JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan bahwa semangat pemberantasan korupsi harus menjadi praktik nyata setiap hari oleh seluruh penyelenggara negara, bukan hanya menjadi slogan saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh setiap 9 Desember.
Pesan tersebut disampaikan Setyo saat menghadiri rangkaian kegiatan Hakordia 2025 bertema “Optimalisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Mewujudkan Jawa Tengah yang Berintegritas dan Kolaboratif” di kompleks gubernur, Kota Semarang, Kamis (4/12/2025). Acara turut dihadiri kepala daerah, pimpinan OPD, serta unsur pemerintahan se-Jawa Tengah.
“Tema Hakordia adalah satukan aksi basmi korupsi. Harapannya ini menjadi simbol yang bisa dilakukan oleh seluruh penyelenggara negara, ASN, dan seluruh pegawai di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tidak hanya pada saat puncak acara tanggal 9 Desember, tapi setiap hari,” tegas Setyo Budiyanto usai acara.
Setyo juga menyoroti hasil Monitoring Center Surveillance for Prevention (MCSP) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang masuk kategori cukup baik. Namun ia mengingatkan bahwa masih ada area yang perlu diperbaiki dari delapan fokus penilaian MCSP.
“Hasilnya masih ada yang kurang, karena kan ada delapan fokus area yang menjadi sasaran penilaian tersebut. Mana yang masih kurang? Tentu tanggung jawabnya (Pemprov) bagaimana untuk memperbaikinya,” ujarnya.
Menurutnya, laporan MCSP dapat menjadi dashboard yang menunjukkan seberapa baik tata kelola pemerintah daerah.
“Dari MCSP itu bisa kelihatan kinerjanya pemerintah seperti apa, angkanya berapa, mana yang masih rendah, mana yang sudah bagus. Tentu upayanya adalah yang rendah diperbaiki, yang sudah bagus dipertahankan, kalau bisa semakin meningkat,” lanjutnya.
Setyo memastikan mekanisme penilaian MCSP dilakukan secara independen dan tanpa konflik kepentingan. KPK, kata dia, terus memperkuat supervisi bersama inspektorat baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Saya jamin pelaksanaannya tidak ada conflict of interest, tidak ada kepentingan apa pun. Murni kita lakukan. Kami selalu berinteraksi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan inspektorat. Itu dilakukan untuk menilai kinerja dan melakukan perbaikan,” tegasnya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut baik pesan KPK dan menegaskan bahwa Hakordia tidak bisa diperlakukan sebagai perayaan tahunan semata.
“Sebagai pejabat publik, ini momen yang sangat berharga untuk mereview bahwa Hari Antikorupsi Dunia tidak hanya peringatan. Kita membiasakan diri setiap hari menjadi hari antikorupsi di Provinsi Jawa Tengah,” ujar Luthfi.
Ia menilai komitmen antikorupsi harus tercermin dalam perilaku, kebijakan, serta budaya kerja seluruh aparatur pemerintahan. (*/Rel)
