JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Direktur Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Djaka Budhi Utama, merespons tegas ultimatum Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang mengancam membekukan institusi yang ia pimpin apabila kinerja tidak menunjukkan perbaikan dalam setahun. Djaka menegaskan bahwa peringatan tersebut adalah koreksi penting, bukan ancaman, yang harus dijadikan momentum pembenahan menyeluruh.
“Itu adalah bentuk koreksi. Bentuk koreksi dari Bea Cukai. Yang pasti, Bea Cukai ke depan akan berupaya untuk lebih baik,” ujar Djaka seusai menghadiri kegiatan pemusnahan barang kena cukai ilegal di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Djaka mengingatkan jajarannya agar belajar dari sejarah kelam Bea Cukai di era 1985–1995, ketika instansi tersebut dibekukan oleh Presiden Soeharto karena maraknya praktik korupsi.
“Apa yang menjadi sejarah kelam tahun 1985–1995 itu, kita tidak ingin itu terjadi ataupun diulangi oleh Bea Cukai. Sehingga tentunya Bea Cukai harus berbenah diri untuk menghilangkan image negatif,” tegasnya.
Pembekuan Bea Cukai pada era Orde Baru membuat seluruh pegawai dirumahkan selama empat tahun dan tugas kepabeanan diserahkan kepada perusahaan Swiss, SGS. Djaka menilai situasi itu menjadi peringatan keras agar institusinya tidak mengulang kegagalan serupa.
Djaka menegaskan bahwa reformasi internal bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Ia berkomitmen memperbaiki kultur kerja, meningkatkan kinerja, memperketat pengawasan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Mulai dari kultur, meningkatkan kinerja, kemudian meningkatkan pengawasan di pelabuhan atau bandara. Tentunya kami akan memperbaiki semua pelayanan,” ujarnya.
Salah satu transformasi yang telah berjalan adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi underinvoicing di pintu masuk Indonesia. Meski belum sempurna, Djaka menyebut teknologi tersebut sebagai langkah penting untuk menutup celah manipulasi.
“Yang masih bandel kita selesaikan, itu aja… sudah melalui proses, dari kepatuhan internal maupun Itjen Kemenkeu,” katanya.
Djaka juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat untuk menghapus persepsi buruk yang selama ini melekat.
“Image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan. Kami memohon dukungan masyarakat,” ucapnya.
Menanggapi target pembenahan dalam satu tahun yang diminta Purbaya dan telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto, Djaka menyatakan optimistis.
“Kalau kita nggak optimis, tahun depan kita selesai semua. Apakah mau pegawai Bea Cukai dirumahkan dengan makan gaji buta? Tentu tidak akan mau,” tegasnya.
Ia menilai bahwa ultimatum tersebut sekaligus membuka ruang transformasi besar-besaran, mulai dari peningkatan SDM hingga penguatan peralatan dan sistem pengawasan.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan bahwa Presiden memberi ruang bagi berbagai skenario reformasi Bea Cukai, termasuk opsi paling ekstrem berupa pembekuan total.
“Kalau emang nggak bisa perform ya kita bekukan. Dan betul-betul beku, artinya 16 ribu pegawai Bea Cukai kita rumahkan,” kata Purbaya dalam kesempatan terpisah.
Purbaya menegaskan pemerintah masih membuka kemungkinan menggunakan kembali sistem kepabeanan era Orde Baru melalui pelibatan SGS apabila reformasi internal tidak berjalan sesuai harapan.
Ia menyoroti dua persoalan besar yang harus segera dibereskan DJBC: underinvoicing ekspor dan lolosnya barang ilegal. Menurutnya, kedua masalah itu menjadi akar buruknya citra Bea Cukai di mata masyarakat maupun pimpinan negara. (*/Rel)
