JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya keakuratan data dalam pengelolaan keuangan negara, menyusul banyaknya daerah yang memprotes data dana transfer di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dianggap tidak akurat.
“Ketika saya atau Kemenkeu bicara tentang dana di daerah, banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kemenkeu dengan data yang tidak akurat. Tapi kita selalu berpegang pada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali,” kata Purbaya dalam Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79 yang disiarkan di YouTube Kemenkeu, Jumat kemarin.
Purbaya menegaskan, kredibilitas Kemenkeu harus dijaga. Ia menyebut urusan terkait daerah berada di bawah tanggung jawab Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani.
“Saya minta teman-teman semua juga ke depan melakukan hal yang sama, cek dobel cek, cek dobel cek, pastikan uang dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran dan pastikan setiap rupiah yang kita berikan atau alokasikan untuk anggaran digunakan secara semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, seluruh jajaran Kemenkeu harus bekerja sama dengan semua stakeholder agar setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
“Kalau kita beberapa minggu terakhir kan kelihatan ada daerah-daerah yang belum bisa mengelola anggarannya dengan baik, untuk itu ke depan Kemenkeu harus lebih proaktif, mungkin kita akan mengajarkan mereka bagaimana mengelola anggaran dan membelanjakan anggarannya dengan baik. Jadi nanti Pak Askolani dan teman-teman ada tugas tambahan lagi kelihatannya,” ujarnya.
Didatangi 18 Gubernur yang Protes
Purbaya juga mengungkapkan momen kantornya didatangi 18 gubernur dari berbagai daerah beberapa waktu lalu. Mereka datang untuk menyampaikan protes karena anggaran transfer ke daerah (TKD) untuk tahun 2026 disebut menurun tajam.
“Mereka datanglah ke saya tuh satu saat berapa orang, 18 gubernur, protes, wah uang saya kurang tahun depan gimana,” kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Sebagai catatan, alokasi TKD dalam Rancangan APBN 2026 awalnya hanya sebesar Rp649,99 triliun, turun Rp269 triliun dari APBN 2025 yang mencapai Rp919,87 triliun. Namun setelah pembahasan dengan DPR, Purbaya menaikkan sedikit anggaran TKD menjadi Rp693 triliun.
Ternyata Banyak Uang Daerah Menganggur
Alih-alih langsung menuruti protes, Purbaya memilih untuk mengecek kas daerah. Hasilnya mengejutkan — masih banyak uang pemerintah daerah yang menganggur di perbankan.
“Saya lihat uangnya, eh ternyata uang dia kemarin ada Rp230 triliun-an, nganggur. Kenapa itu enggak dipakai dulu biar ekonominya muter,” ungkapnya.
Ia pun menegaskan agar para kepala daerah memanfaatkan dana mengendap itu lebih dulu untuk menggerakkan ekonomi di wilayah masing-masing.
“Tujuannya supaya ekonomi kuartal keempat ini bergerak tumbuh di atas 5,5%,” jelasnya.
Sejak dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, Purbaya aktif mendatangi berbagai kementerian dan lembaga (K/L) untuk memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal. Beberapa yang sudah dikunjungi antara lain Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Ketika saya datang (ke) kementerian-kementerian, untuk menanyakan penyerapan APBN mereka, bukan untuk mengganggu kebijakan masing-masing kementerian, tapi untuk memastikan bahwa uang yang kita alokasikan dipakai semaksimal mungkin dan berdampak semaksimal mungkin juga untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah bahkan berencana menarik kembali anggaran dari K/L yang realisasinya masih rendah untuk dialihkan ke program lain. Para K/L diberi waktu hingga akhir Oktober 2025 untuk mempercepat penyerapan anggaran mereka.
Dengan langkah-langkah tegas ini, Purbaya menunjukkan bahwa transparansi dan ketepatan penggunaan uang negara menjadi prioritas utamanya. (*/Rel)
