JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Polemik utang jumbo proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh akhirnya menemui titik terang. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang proyek kerja sama Indonesia–China tersebut.
“Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun,” ujar Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
Prabowo menekankan, proyek kereta cepat tidak boleh dinilai semata dari sisi untung dan rugi. Menurutnya, keberadaan Whoosh merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang bermanfaat bagi rakyat.
“Whoosh itu jangan dihitung untung rugi, tapi manfaatnya untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation,” tegasnya.
Ia menyebut, proyek seperti Whoosh harus dilihat dari manfaatnya dalam mengurangi kemacetan, polusi, dan mempercepat waktu perjalanan. “Manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung,” jelas Prabowo.
Presiden juga memastikan bahwa dirinya telah mempelajari permasalahan keuangan proyek tersebut dan tidak ingin masyarakat atau BUMN yang terlibat merasa khawatir. “Indonesia bukan negara sembarangan. Saya sudah hitung, enggak masalah. PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita,” ujarnya.
Prabowo menambahkan, pemerintah akan menggunakan uang negara hasil pengembalian dari para koruptor untuk membantu membayar utang Whoosh. “Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua,” kata Prabowo.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh dana yang digunakan pemerintah untuk kepentingan rakyat bersumber dari pajak rakyat. “Semua kereta api kita disubsidi pemerintah. Pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya, ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Dari pajak, dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran,” tandasnya.
Sebelumnya, perdebatan muncul setelah Kementerian Keuangan menolak menggunakan APBN untuk menanggung utang proyek Whoosh. Namun, dengan langkah Presiden yang memilih turun tangan langsung, arah penyelesaian kini tampak lebih jelas.
Dengan keputusan ini, Prabowo menegaskan komitmennya bahwa negara hadir untuk memastikan proyek strategis nasional tetap berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat luas, tanpa meninggalkan tanggung jawab keuangan di belakangnya. (*/Rel)
