JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), angkat bicara mengenai tudingan adanya dugaan penggelembungan anggaran (mark up) dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Jokowi menegaskan, pembangunan proyek transportasi massal tersebut dilakukan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan parah di wilayah Jakarta, Jabodetabek, dan Bandung, sekaligus mendorong efisiensi ekonomi nasional.
“Ini, jadi kita harus tahu masalahnya dulu, ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, dan Jabodetabek juga kemacetannya parah,” kata Jokowi di kawasan Kottabarat, Solo, Senin (27/10/2025).
Menurutnya, tingkat kemacetan yang terjadi saat ini menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak kecil. Ia menaksir, kerugian akibat kemacetan di Jakarta dan Bandung bisa mencapai hingga Rp100 triliun per tahun.
“Kalau di Jakarta saja kira-kira [rugi] Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp100 triliun per tahun,” ujarnya.
Jokowi menjelaskan, proyek Whoosh, bersama moda transportasi lain seperti MRT, LRT, KRL, dan kereta bandara, dibangun dengan tujuan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Ia menekankan bahwa transportasi publik adalah layanan publik yang tidak semestinya dinilai dari sisi laba semata.
“Kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL semuanya dibangun agar kerugian ekonomi karena macet bisa berkurang. Prinsip dasar transportasi massal itu adalah layanan publik. Kita harus paham, ini bukan soal mencari laba,” tegas Jokowi.
Menurutnya, manfaat transportasi massal tidak hanya dalam bentuk keuntungan finansial, tetapi juga keuntungan sosial, seperti pengurangan polusi dan peningkatan produktivitas masyarakat.
“Transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi dari keuntungan sosial, social return on investment, seperti pengurangan emisi karbon,” kata Jokowi.
Ia juga mencontohkan kebijakan subsidi MRT Jakarta yang disebut sebagai bentuk investasi sosial, bukan kerugian keuangan. “Kayak MRT, pemerintah provinsi DKI Jakarta mensubsidi Rp800 miliar per tahun, itu pun baru dari Lebak Bulus sampai HI. Kalau semua rute selesai, diperkirakan subsidi bisa mencapai Rp4,5 triliun per tahun. Dari hitung-hitungan kami dulu, sekitar 12 tahun yang lalu,” ungkapnya.
Ketika disinggung mengenai potensi kerugian proyek Whoosh, Jokowi tidak menjawab secara gamblang. Namun, ia mengklaim bahwa tren keuangan proyek tersebut mulai membaik dan menuju posisi positif.
“Itu pun kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak Whoosh itu sudah 19 ribu, dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta. Kalau setiap tahun naik, naik, naik, dan orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil,” jelasnya.
Ia memperkirakan, dalam lima hingga enam tahun ke depan, kinerja keuangan proyek Whoosh akan semakin stabil. “Ini kan baru tahun pertama. Mungkin diperkirakan EBITDA-nya (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) juga sudah positif dan akan makin baik setelah 5-6 tahun, tergantung perpindahan masyarakat dari transportasi pribadi ke transportasi massal,” tambah Jokowi.
Jokowi juga membandingkan kebijakan subsidi transportasi publik di Indonesia dengan praktik serupa di negara-negara maju. Ia menegaskan bahwa skema subsidi besar bukanlah hal aneh, melainkan bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.
“Kalau kita lihat transportasi massal di negara lain juga sama. Itu hitungannya investasi. Di Korea, di China, di Jepang, di Eropa seperti Metro Paris, subsidinya juga hampir 50 persen. Di London Underground juga sama, subsidinya hampir mencapai 50 persen. Jadi, itu sesuatu yang harus kita pahami,” tegasnya.
Proyek kereta cepat Whoosh diketahui memiliki nilai investasi sekitar US$7,2 miliar atau sekitar Rp116,54 triliun dengan kurs Rp16.186 per dolar AS. Angka ini lebih besar dari tawaran awal China sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun saat proposal awal diajukan. Sekitar 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank, sedangkan sisanya merupakan modal pemegang saham seperti PT KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.
Namun, pembengkakan biaya proyek tersebut menjadi sorotan publik setelah mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap dugaan adanya penggelembungan anggaran.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar AS. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” ujar Mahfud dalam video di kanal YouTube Mahfud MD Official yang diunggah pada 14 Oktober 2025.
Meski begitu, Jokowi menegaskan proyek Whoosh tidak bisa semata-mata dinilai dari sisi biaya atau utang, melainkan dari manfaat sosial-ekonomi yang dihasilkannya dalam jangka panjang.
“Jadi, kalau ada subsidi, itu investasi. Bukan kerugian,” tutupnya. (*/Rel)
