JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, mengumumkan keputusan partainya menonaktifkan Adies Kadir sebagai anggota DPR RI. Keputusan ini disebut sebagai bentuk pendisiplinan dan menjaga etika anggota dewan.
“Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” kata Sarmuji kepada wartawan, Minggu (31/8/2025).
Sarmuji menegaskan, Golkar akan selalu mendengar aspirasi rakyat. Ia juga menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban dalam gelombang demonstrasi belakangan ini.
“Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, DPP Partai GOLKAR menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai GOLKAR. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.
“DPP Partai GOLKAR menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ketika mereka memperjuangkan aspirasi,” tambahnya.
Adies Kadir merupakan Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029. Namanya belakangan santer dibicarakan publik setelah komentarnya soal tunjangan DPR RI memicu polemik.
Dalam keterangannya Selasa (19/8/2025), Adies menyebut adanya kenaikan sejumlah komponen tunjangan anggota dewan.
“Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan, dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu,” kata Adies.
Namun, sehari kemudian ia meralat pernyataannya.
“Saya ingin klarifikasi terkait dengan kemarin ada beberapa hal yang saya salah memberikan data. Setelah saya cek di Kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan,” jelasnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Adies menerangkan, tunjangan beras anggota DPR sebenarnya hanya sekitar Rp 200 ribu per bulan dan tidak pernah naik sejak 2010. Sementara tunjangan bensin sekitar Rp 3 juta per bulan. Ia juga menegaskan tidak ada kenaikan gaji pokok, melainkan hanya tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta karena rumah dinas dialihfungsikan.
“Tidak ada kenaikan gaji, yang ada memang hanya tunjangan perumahan yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu. Jadi itu klarifikasi saya, semoga ini tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” ungkapnya.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan pencopotan Adies dari DPR sudah resmi. Ia menyebut calon pengganti Adies masih dalam pembahasan di internal fraksi.
“Posisinya nanti kami akan bahas selanjutnya di fraksi,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Minggu (31/8/2025).
“Sekjen saya sudah menyampaikan bahwa Pak Adies Kadir, kader Partai Golkar yang sekarang menjadi anggota DPR, dilakukan nonaktif,” ucap Bahlil.
(*/rel)
