JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Reformasi tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap temuan mengejutkan. Sebanyak 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditemukan bermasalah karena belum beroperasi meski telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual ganda. Temuan tersebut disebut berhasil menyelamatkan ratusan miliar rupiah yang kemudian dikembalikan ke kas negara.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengatakan temuan itu merupakan hasil pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan selama kepemimpinan Nanik Sudaryati Deyang di BGN.
“BGN juga menemukan 414 SPPG yang belum beroperasi, tetapi telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual ganda sehingga ratusan miliar rupiah berhasil dikembalikan ke kas negara,” kata Qodari dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Menurut Qodari, reformasi tersebut dilakukan melalui 11 langkah pembenahan yang dirancang untuk memperkuat tata kelola sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program MBG.
Ia menjelaskan, proses reformasi diawali dengan evaluasi terhadap hampir 28 ribu SPPG di seluruh Indonesia. Selain itu, BGN juga mengklasifikasikan sekitar 3.000 dapur berdasarkan standar kualitas dan keamanan pangan, sekaligus menata ekspansi pembangunan dapur dengan memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Tak hanya itu, BGN membentuk 11 tim reformasi yang bertugas memperkuat tata kelola pelaksanaan MBG. Reformasi juga diarahkan agar program lebih tepat sasaran kepada kelompok yang paling membutuhkan serta memperkuat organisasi melalui pelibatan tenaga profesional dari berbagai kementerian dan lembaga.
“Di bawah kepemimpinan beliau, BGN berhasil mempercepat pembenahan tata kelola Program MBG melalui 11 langkah reformasi,” ujar Qodari.
Qodari menegaskan estafet reformasi kini diteruskan oleh Kepala BGN yang baru, Sudaryono, setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat kepadanya untuk memimpin lembaga tersebut.
Menurut dia, pergantian kepemimpinan bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari upaya pemerintah menyempurnakan pelaksanaan Program MBG agar semakin adaptif dan cepat merespons berbagai persoalan di lapangan.
“Saya juga ingin menegaskan satu hal. Pergantian pimpinan di BGN sama sekali tidak menggeser, apalagi menyurutkan, komitmen utama pemerintah. Program MBG tetap dan akan terus menjadi investasi terbaik kita untuk menjemput cita-cita besar Indonesia Emas 2045,” kata Qodari.
Portal Digital MBG Segera Diluncurkan
Di sisi lain, Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan ekosistem digital yang akan mengintegrasikan seluruh informasi pelaksanaan Program MBG agar dapat diakses masyarakat secara terbuka.
Melalui portal tersebut, masyarakat, khususnya orang tua peserta didik, nantinya dapat mengetahui sekolah penerima manfaat, menu makanan yang disajikan setiap hari, dapur yang memasak makanan, hingga identitas Kepala SPPG yang bertanggung jawab.
“Kami sedang mengembangkan sistem agar masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan pelaksanaan Program MBG. Orang tua nantinya dapat mengetahui sekolah mana yang menerima layanan, menu apa yang disajikan setiap hari, makanan tersebut dimasak di dapur mana, hingga siapa Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab. Transparansi ini menjadi bagian dari upaya kami membangun tata kelola yang lebih baik,” kata Sudaryono di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Portal digital tersebut ditargetkan dapat diakses masyarakat dalam waktu dekat. Pengguna nantinya cukup masuk menggunakan identitas peserta didik untuk memperoleh informasi secara real time mengenai pelaksanaan Program MBG.
Selain portal layanan, BGN juga tengah mengembangkan dashboard publik yang menampilkan informasi mengenai jumlah SPPG yang beroperasi, persebarannya di berbagai daerah, sekolah yang dilayani, hingga perkembangan pelaksanaan Program MBG secara nasional.
Menurut Sudaryono, keterbukaan informasi menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat pengawasan publik terhadap program berskala nasional tersebut.
“Kami ingin mengubah sistem yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual menjadi sistem digital yang lebih mudah, transparan, dan nyaman bagi semua pihak. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi bertanya secara manual karena seluruh informasi dapat diakses melalui sistem,” ujarnya. (Rel)
