PADANG, ALINIANEWS.COM – Sekitar 8000 pegiat masalah gizi nasional mendeklarasikan diri dalam sebuah lembaga bernama Asosiasi Pemenuhan Gizi Nasional (APGIN) di Bandung, Rabu, (01/07/ 2026).
APGIN didirikan untuk membantu pemerintah yang tengah berupaya membenahi sekaligus memenuhi kebutuhan gizi nasional dalam rangka menuju Indonesia emas tahun 2045.
APGIN menyatakan siap menjadi mitra pemerintah dengan menyusun peta jalan (roadmap) pemenuhan gizi nasional sebagai bahan masukan bagi Badan Gizi Nasional (BGN) dan kementerian terkait.
Sekretaris Jenderal APGIN, Drs. H. Cucu Sutara, M.M mengatakan organisasinya berfokus memberikan kontribusi berupa gagasan, kajian, serta rekomendasi kebijakan.
Menurutnya, APGIN tidak akan mengambil alih tugas Badan Gizi Nasional maupun profesi ahli gizi.
“Kami hadir untuk memberikan masukan dan mendukung pemerintah. APGIN bukan pelaksana program, tetapi menjadi mitra yang memberikan kontribusi pemikiran,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi.
Sementara itu, Ketua Umum APGIN, Dr. Ir. Eri Purnomohadi M.M, mengatakan, pembentukan organisasi dilandasi keinginan untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat secara lebih terukur dan tepat sasaran.
Menurut Eri, setelah lebih dari satu tahun program pemenuhan gizi berjalan, diperlukan penataan yang lebih sistematis agar manfaatnya semakin luas, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di daerah pelosok.
“APGIN akan menyusun roadmap agar program pemenuhan gizi nasional benar-benar tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan,” ujar Eri.
Eri menambahkan, Jawa Barat salah satu daerah yang membutuhkan perhatian khusus karena memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Di sisi lain, masih terdapat masyarakat yang memerlukan dukungan pemenuhan gizi.
Selain aspek kesehatan, Eri menilai program pemenuhan gizi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah. Menurutnya, anggaran pemerintah yang digulirkan melalui program tersebut mampu menggerakkan ekonomi desa melalui perputaran transaksi di tingkat lokal.
“Program ini bukan hanya soal gizi, tetapi juga menciptakan multiplier effect bagi ekonomi masyarakat hingga pelosok,” katanya.
APGIN akan membentuk dewan pakar yang melibatkan akademisi untuk menyusun naskah akademik dan roadmap pemenuhan gizi nasional.
Dokumen tersebut nantinya akan disampaikan kepada pemerintah sebagai rekomendasi dalam penyempurnaan kebijakan, termasuk tata kelola program pemenuhan gizi.
Hubungan dengan BGN
Menanggapi kekhawatiran mengenai potensi tumpang tindih dengan Badan Gizi Nasional maupun tenaga ahli gizi, Eri menegaskan APGIN akan berperan sebagai counterpart atau mitra strategis pemerintah.
Menurut Eri, APGIN, akan berkontribusi melalui penyusunan standar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, sertifikasi kompetensi, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan tanpa mengambil kewenangan lembaga pemerintah.
APGIN juga menyatakan siap mendukung peningkatan standar dapur penyedia makanan bergizi, termasuk di wilayah terpencil yang selama ini belum memiliki fasilitas sesuai standar.
Eri mengklaim APGIN telah memiliki sekitar 8.000 anggota yang berasal dari berbagai daerah, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Sumatera.
Ia menjelaskan organisasi tersebut sebenarnya telah terbentuk dalam bentuk forum diskusi dan paguyuban sejak beberapa waktu lalu sebelum akhirnya dideklarasikan secara resmi sebagai organisasi berbadan hukum.
Ke depan, APGIN berencana menggelar lokakarya bersama Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun roadmap pemenuhan gizi nasional.
“Rencananya APGIN mengusulkan pembentukan Undang-Undang Pemenuhan Gizi serta mendorong perluasan program bantuan makanan bagi kelompok lanjut usia sebagai bagian dari rekomendasi kepada pemerintah, ” ujarnya. ***
