JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2026 setelah lima calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer (latsarmil).
Menurut Puan, evaluasi harus dilakukan secara komprehensif meskipun Kemenhan telah memutuskan menghentikan latihan dasar militer sebagai salah satu tahapan dalam seleksi SPPI 2026. Langkah tersebut dinilai penting agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
“Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Puan menegaskan evaluasi yang dilakukan tidak boleh berhenti pada aspek administratif, tetapi harus mampu mengidentifikasi seluruh persoalan yang terjadi dalam proses seleksi.
“Bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh,” tegasnya.
Ia juga menilai materi pembekalan bagi calon manajer Kopdes Merah Putih seharusnya lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan manajerial dibandingkan pelatihan bernuansa militer.
“Dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya yang sesuai diharapkan,” ujarnya.
Puan menambahkan, DPR akan mencermati hasil evaluasi pemerintah sebelum menentukan langkah lanjutan.
“Jadi evaluasinya menyeluruh dan kita lihat evaluasi-evaluasi apa saja yang sudah akan dilakukan. Nanti akan kami tindaklanjuti dan kita lihat dahulu,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto memastikan pihaknya akan segera memanggil Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk meminta penjelasan terkait meninggalnya lima peserta SPPI saat mengikuti latihan dasar militer.
“Segera dalam waktu dekat akan dipanggil,” kata Utut di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Utut mengaku prihatin atas insiden tersebut dan menilai penjelasan dari penyelenggara sangat penting agar penyebab kejadian dapat diketahui secara jelas.
“Jadi harus tahu dari mereka bagaimana, kami akan tanya,” ujarnya.
Peristiwa meninggalnya lima calon manajer Kopdes Merah Putih juga memicu kritik dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan keagamaan. Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Hilmy Muhammad, mendesak pemerintah menghentikan sementara pelatihan bergaya militer dalam program SPPI serta melakukan investigasi menyeluruh.
“Tolong hentikan dulu programnya dan lakukan investigasi. Kematian kelima orang itu sangat tidak masuk akal dan tak bisa dibenarkan dengan dalih pembinaan karakter apa pun,” kata Hilmy di Yogyakarta, Ahad (28/6/2026).
Lima peserta yang meninggal dunia adalah Nola Dya Sari, Novia Rahmadhani Sihotang, Anisa Muyassaroh, Yonanda Muhammad Taufiq, dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan.
Nola Dya Sari yang mengikuti pelatihan di Satuan Pendidikan Bela Negara Kalimantan meninggal pada 26 Juni 2026 setelah mengeluhkan sesak napas dan demam. Pada hari yang sama, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan yang mengikuti pelatihan di Satuan Pendidikan Batalyon Para Komando (Yonko) 465 Jakarta Timur juga meninggal setelah mengalami keluhan serupa. Rifki diketahui memiliki riwayat hipertensi dan obesitas.
Novia Rahmadhani Sihotang, peserta pelatihan di Pusat Bahasa Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Udara, Jakarta, meninggal pada 23 Juni 2026 akibat tuberkulosis aktif.
Sementara itu, Anisa Muyassaroh meninggal sehari setelah pelatihan dimulai, yakni pada 18 Juni 2026, akibat heat stroke saat mengikuti latihan di Satuan Pendidikan Resimen Induk Kodam Mulawarman, Balikpapan, Kalimantan Timur. Adapun Yonanda Muhammad Taufiq meninggal pada hari pertama pelatihan, 17 Juni 2026, akibat cardiac arrest atau henti jantung.
Merespons kejadian tersebut, Kementerian Pertahanan memutuskan mengurangi intensitas kegiatan fisik dan taktis bernuansa militer dalam pelaksanaan latihan dasar militer.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait mengatakan, sisa pelaksanaan latihan dasar militer hanya difokuskan pada pembiasaan disiplin dan kebugaran dasar.
Selain itu, Kemenhan telah memetakan kondisi fisik seluruh peserta. Peserta yang memiliki kondisi medis atau faktor risiko kesehatan diberi penandaan khusus berupa pita putih dan tidak lagi mengikuti kegiatan fisik yang berlebihan.
Rico juga menegaskan tindakan fisik sebagai bentuk pembinaan kedisiplinan dikurangi dan disesuaikan dengan pendekatan edukatif agar pelaksanaan program tetap berjalan dengan memperhatikan keselamatan peserta. (*/Rel)
