JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Pemerintah pusat meminta seluruh kepala daerah di Indonesia bergerak cepat mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai kategori kuat pada 2026. Ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), krisis air bersih, hingga terganggunya produksi pangan menjadi fokus utama yang harus diantisipasi mulai Juli hingga Oktober 2026.
Instruksi tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2026).
Tito meminta seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota segera menggelar rapat koordinasi internal dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas pertanian, dinas pengairan, serta organisasi perangkat daerah terkait untuk menyusun langkah mitigasi sesuai kondisi wilayah masing-masing.
“Saya minta seluruh kepala daerah melakukan rapat internal. Ada BPBD, dinas pertanian, dinas pengairan, semuanya dikumpulkan untuk mengantisipasi dampak di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Tito.
Menurutnya, fenomena El Nino berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan serta mengurangi ketersediaan air di berbagai daerah sehingga diperlukan kesiapsiagaan sejak dini.
Sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi, pemerintah pusat telah menghimpun data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Mendagri juga meminta para gubernur memperkuat koordinasi dengan para bupati dan wali kota melalui rapat langsung maupun pertemuan virtual agar seluruh daerah bergerak menggunakan pemetaan risiko yang sama.
Selain itu, Tito meminta pemerintah daerah melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, instansi vertikal, balai wilayah sungai, pendamping pertanian hingga pemadam kebakaran untuk menghadapi potensi kekeringan maupun karhutla.
Pemerintah pusat, lanjut Tito, telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna membantu daerah menghadapi dampak El Nino.
“Solusi-solusi juga telah disiapkan. Kementerian Pertanian misalnya melalui irigasi, pompanisasi, dan langkah-langkah lainnya. BNPB juga akan melakukan modifikasi cuaca agar turun hujan di daerah-daerah yang membutuhkan,” ujarnya.
Tak hanya pemerintah daerah, Tito juga meminta pemerintah desa mengambil peran aktif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan, termasuk mempercepat penanganan apabila muncul titik api.
“Libatkan pula para kepala desa untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi kebakaran dan jika muncul kebakaran dapat segera ditangani,” tuturnya.
BMKG: Peluang El Nino Kuat Mencapai 98 Persen
Dalam rapat yang sama, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengingatkan bahwa fenomena El Nino tahun ini diperkirakan memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen.
Kondisi tersebut diprediksi menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan garis khatulistiwa selama puncak musim kemarau.
“Langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini guna meminimalkan risiko kekeringan, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara, hingga tekanan terhadap inflasi daerah,” kata Faisal.
Ia menjelaskan bahwa El Nino merupakan fenomena iklim global yang berbeda dengan musim kemarau.
“Fenomena El Nino merupakan fenomena iklim global yang memengaruhi distribusi curah hujan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun perlu dipahami bahwa El Nino dan musim kemarau adalah dua hal yang berbeda. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Nino terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau,” ujarnya.
Menurut Faisal, El Nino diperkirakan berlangsung selama sembilan hingga 12 bulan. Namun, hal itu tidak berarti Indonesia mengalami musim kemarau sepanjang periode tersebut.
“Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Nino, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan,” jelasnya.
BMKG memprakirakan wilayah yang paling terdampak meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi hingga Papua bagian selatan. Pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan berada di bawah normal.
Musim Kemarau Mulai Meluas
BMKG juga mencatat musim kemarau mulai meluas di berbagai daerah. Sebanyak 83 Zona Musim (ZOM) diperkirakan mengalami puncak musim kemarau pada Juli 2026.
Wilayah tersebut meliputi sebagian Sumatra, sebagian Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian tengah hingga Papua bagian timur.
Hasil pemantauan BMKG menunjukkan Hari Tanpa Hujan (HTH) di Indonesia berada pada kategori sangat pendek hingga sangat panjang. Tercatat 493 titik atau sekitar 11 persen wilayah pengamatan mengalami HTH kategori panjang, sedangkan 84 titik atau sekitar dua persen berada pada kategori sangat panjang.
Suhu udara maksimum selama periode 25–28 Juni 2026 juga mencapai 35 hingga 36,1 derajat Celsius di sejumlah wilayah, antara lain Aceh, Banten, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah.
Meski musim kemarau mulai meluas, BMKG menyebut hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia bagian utara dan sekitar ekuator.
Pada periode 25–28 Juni 2026, curah hujan tertinggi tercatat di Aceh sebesar 130 mm per hari, Kalimantan Barat 76 mm per hari, Kalimantan Utara 73 mm per hari, Kalimantan Tengah 64 mm per hari, Papua 64 mm per hari, dan Papua Tengah 50 mm per hari.
BMKG menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas Gelombang Kelvin, Madden-Julian Oscillation (MJO), Bibit Siklon Tropis 96W di Samudra Pasifik, serta sejumlah sirkulasi siklonik yang masih aktif membentuk daerah konvergensi dan mendukung pertumbuhan awan hujan.
Memasuki Dasarian I Juli, sebagian besar wilayah Indonesia diprakirakan mengalami curah hujan rendah atau di bawah 50 mm per dasarian, yang menandakan pengaruh musim kemarau semakin meluas.
Meski demikian, BMKG menegaskan peluang hujan masih tetap ada di sejumlah wilayah karena dinamika atmosfer regional maupun lokal masih cukup aktif.
“Di sisi lain, kondisi atmosfer lokal di beberapa wilayah masih menunjukkan labilitas yang cukup mendukung proses konveksi. Dengan kombinasi berbagai faktor tersebut, hujan masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa hari mendatang, meskipun secara umum sebagian wilayah telah memasuki periode musim kemarau,” jelas BMKG. (*/Rel)
