JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui pagu anggaran tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) di Kabinet Merah Putih untuk tahun anggaran 2027. Tidak hanya itu, Banggar juga langsung menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan masing-masing kementerian koordinator.
Persetujuan tersebut diberikan dalam rapat kerja Banggar DPR RI yang dipimpin Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Rapat dihadiri seluruh Menteri Koordinator, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
Dalam rapat tersebut, Said Abdullah memaparkan rincian pagu indikatif anggaran masing-masing kementerian koordinator. Kemenko Perekonomian memperoleh alokasi terbesar dibandingkan enam kemenko lainnya.
Adapun rincian pagu anggaran yang disetujui yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp664 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp304,1 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp338,8 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp509,3 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp276,8 miliar, serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp620,9 miliar.
Secara keseluruhan, total anggaran tujuh kementerian koordinator tersebut mencapai sekitar Rp3,1 triliun.
Usai membacakan rincian pagu anggaran, Said Abdullah meminta persetujuan anggota Banggar DPR.
“Terhadap pagu para menko yang saya sebutkan satu per satu apakah disetujui?” tanya Said.
“Setuju,” jawab anggota Banggar secara serempak.
Said kemudian mengusulkan agar tambahan anggaran yang diajukan para menteri koordinator juga langsung disetujui. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar para menteri tidak perlu kembali menghadiri rapat Banggar untuk membahas usulan tambahan tersebut.
“Agar para Menko tidak bolak-balik datang ke Badan Anggaran, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini. Setuju?” kata Said.
Usulan tersebut kembali mendapat persetujuan dari anggota Banggar DPR RI.
Dalam kesempatan itu, Said sempat melontarkan pernyataan yang mengundang perhatian saat menyinggung mekanisme persetujuan tambahan anggaran.
“Hebatnya Banggar ini, pokoknya belum dibahas, belum disetujui, tambahannya duluan disetujui. Kita getok dulu ya,” ujarnya.
Said menjelaskan, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan bahwa para menteri koordinator dalam paparannya hampir selalu mengajukan tambahan anggaran dan usulan tersebut telah lebih dulu dipelajari oleh anggota Banggar.
“Pertama kita sepakati, tentu dalam pembahasan akan muncul bahwa para menko pasti di dalam paparannya juga akan mengusulkan penambahan-penambahan pagu anggaran yang akan datang sebagaimana biasa,” kata Said.
“Dan jika itu terjadi agar para menko tidak bolak balik datang ke Banggar maka atas penambahan itu kita setujui hari ini, setuju ya. Hebatnya banggar ya ini pokoknya belum dibahas, belum disetujui, tambahannya sudah disetujui,” tegasnya.
Menurut Said, pagu indikatif anggaran tersebut disusun berdasarkan berbagai asumsi makro ekonomi yang digunakan pemerintah dalam penyusunan RAPBN 2027. Asumsi tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, harga minyak mentah per barel, lifting minyak bumi, lifting gas bumi, hingga target defisit anggaran negara. (*/Rel)
