Padang-Pemerintah Kota Padang terus memperkuat implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan hanya sebagai intervensi pemenuhan gizi bagi anak-anak, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan MBG yang dipimpin langsung Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, Rabu (17/6/2026).
Rapat dihadiri jajaran OPD terkait, unsur Badan Gizi Nasional, Badan Pusat Statistik, BPJPH Sumatra Barat, Perumda Air Minum, serta para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Padang.
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis nasional dengan dampak multidimensi.
Selain meningkatkan kualitas gizi anak dan kelompok penerima manfaat, program ini juga berpotensi menciptakan efek ekonomi berantai melalui rantai pasok pangan lokal.
“Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG dan perangkat daerah harus saling mendukung untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas,” ujar Fadly.
Menurutnya, keberhasilan MBG sangat bergantung pada kualitas ekosistem pendukung, mulai dari akurasi pendataan kebutuhan, ketersediaan bahan baku, hingga distribusi yang efisien.
Karena itu, Fadly mendorong seluruh dapur MBG di Kota Padang siap memenuhi standar tertinggi dalam sistem penilaian (grading) dari Badan Gizi Nasional.
Standar tersebut mencakup kualitas layanan, higienitas, keamanan pangan, hingga tata kelola operasional dapur.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan pelaku ekonomi lokal agar manfaat program dirasakan lebih luas.
Pasar tradisional, UMKM pangan, petani, nelayan, hingga peternak lokal didorong untuk masuk ke ekosistem pemasok bahan baku MBG melalui proses standardisasi yang terukur.
“Saya berharap seluruh dapur MBG mampu memenuhi standar terbaik dari aspek mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan, hingga tata kelola operasional. Pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal harus distandardisasi agar bisa menjadi bagian dari rantai pasok program ini,” tegasnya.
Selain aspek gizi dan ekonomi, Fadly memberi perhatian pada infrastruktur pendukung, khususnya ketersediaan air bersih di seluruh dapur SPPG.
Ia menginstruksikan Perumda Air Minum dan OPD terkait memastikan akses air bersih tersedia secara memadai untuk menjamin standar sanitasi.
Wali Kota juga mengingatkan seluruh pengelola yayasan dan SPPG agar tertib administrasi dalam pembangunan fasilitas maupun pemanfaatan lahan.
“Program prioritas harus tetap berjalan, tetapi keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang sekaligus Sekretaris Satgas MBG Kota Padang, Alfiadi, menjelaskan evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala setiap bulan guna memastikan mutu layanan dari hulu hingga hilir.
Hingga pertengahan Juni 2026, pelaksanaan MBG di Kota Padang menunjukkan perkembangan signifikan.
Dari target total 96 SPPG, sebanyak 72 SPPG atau sekitar 75 persen telah aktif beroperasi melayani penerima manfaat di berbagai wilayah kota.
Artinya, masih terdapat 24 SPPG yang ditargetkan rampung dalam dua hingga tiga bulan ke depan.
“Kita menargetkan kekurangan 24 SPPG dapat terpenuhi dalam dua sampai tiga bulan mendatang. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik,” ujar Alfiadi.
Percepatan penyelesaian seluruh dapur MBG ini diharapkan memperluas cakupan layanan gizi sekaligus memperkuat dampak ekonomi program.
Dengan skala distribusi yang semakin besar, MBG berpotensi menjadi salah satu pengungkit utama pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus mendukung Program Unggulan (Progul) Padang Juara.
Bagi Kota Padang, keberhasilan MBG tidak semata diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi dari sejauh mana program ini mampu meningkatkan kualitas gizi generasi muda sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. (*/sal)
