PADANG, ALINIANEWS.COM — Upaya memperkuat ekosistem ekonomi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Barat terus dilakukan secara serius dan terstruktur. Kali ini, DPW Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS) Provinsi Sumatera Barat menggandeng Bank Syariah Indonesia (BSI) serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sumatera Barat dalam sebuah forum strategis yang akan mempertemukan para pelaku usaha dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Sumbar.
Kegiatan bertajuk Undangan Khusus Anggota HMD GEMAS Sumbar tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 19 Mei 2026 di Hotel Pangeran Beach Padang, dan diproyeksikan menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola, akses pembiayaan, serta pengembangan usaha pendukung Program MBG.
Ketua DPW HMD GEMAS Sumbar, Drs. H. Marlis, MM, C.Med, mengatakan bahwa Program MBG saat ini bukan lagi sekadar program bantuan pangan, melainkan telah berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru yang menggerakkan sektor riil di daerah.
“Program MBG telah membuka peluang usaha yang sangat besar bagi masyarakat. Mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, logistik, hingga industri pengolahan pangan. Karena itu, para Mitra SPPG harus mulai berpikir lebih profesional, terstruktur, dan memiliki akses terhadap sistem pembiayaan yang sehat,” ujar Marlis di Padang, Senin (11/5/2026).
Menurutnya, kerja sama dengan BSI dan Kanwil DJPb Sumbar menjadi langkah penting dalam membangun fondasi usaha yang lebih kuat bagi para mitra MBG di Sumatera Barat.
“Kami ingin Anggota HMD GEMAS tidak hanya menjadi pelaksana dapur MBG, tetapi juga tumbuh menjadi pengusaha yang kuat, mandiri, dan memiliki tata kelola yang baik. Untuk itulah diperlukan pendampingan, edukasi keuangan, akses investasi, serta penguatan jaringan usaha,” tegasnya.
Dalam agenda kegiatan tersebut, para peserta akan mendapatkan pemaparan langsung mengenai berbagai produk pembiayaan dan investasi dari Bank Syariah Indonesia (BSI), termasuk peluang pembiayaan usaha produktif yang dapat dimanfaatkan oleh para pengelola SPPG dan pelaku usaha pendukung MBG.
Tidak hanya itu, forum ini juga akan diisi dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kanwil DJPb Sumbar dengan DPW HMD GEMAS Sumbar sebagai bentuk sinergi dalam pembinaan dan pendampingan tata kelola operasional SPPG di daerah.
Kepala Kanwil DJPb Sumbar dijadwalkan turut memberikan sambutan sekaligus pemaparan terkait pentingnya akuntabilitas, tata kelola anggaran, serta pendampingan terhadap operasional SPPG agar Program MBG dapat berjalan tepat sasaran, profesional, dan berkelanjutan.
Area Manager BSI Sumatera Barat, Hadi Wajaya, menyambut positif inisiatif DPW HMD GEMAS Sumbar yang dinilai mampu membangun ekosistem usaha berbasis kerakyatan melalui Program MBG.
Menurutnya, Program MBG telah membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru yang sangat potensial, khususnya bagi pelaku usaha sektor pangan, peternakan, pertanian, dan UMKM lokal.
“Bank Syariah Indonesia melihat Program MBG bukan hanya sebagai program sosial pemerintah, tetapi juga sebagai ekosistem ekonomi baru yang memiliki multiplier effect sangat besar terhadap pertumbuhan usaha masyarakat. Karena itu, kami siap hadir memberikan dukungan pembiayaan, edukasi keuangan, serta solusi investasi syariah bagi para Mitra SPPG dan pelaku usaha pendukung MBG di Sumatera Barat,” ujar Hadi Wajaya.
Ia menambahkan, BSI berharap para pengelola SPPG dapat tumbuh menjadi pelaku usaha profesional yang memiliki tata kelola keuangan sehat dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
“Kami melihat semangat luar biasa dari HMD GEMAS Sumbar dalam membangun usaha berbasis sektor riil. Ini sangat positif, karena pembiayaan yang sehat harus didukung oleh usaha yang nyata, produktif, dan memiliki dampak ekonomi langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat, Mohamad Dody Fachrudin, menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG membutuhkan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel di seluruh lini operasional SPPG.
Menurutnya, pendampingan yang dilakukan DJPb bukan semata-mata pengawasan administrasi, melainkan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat optimal kepada masyarakat.
“Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang memiliki dampak sosial dan ekonomi sangat besar. Karena itu, seluruh proses pengelolaan anggaran, operasional dapur, hingga sistem administrasi harus berjalan secara profesional dan tepat sasaran,” ujar Mohamad Dody Fachrudin.
Ia juga mengapresiasi langkah DPW HMD GEMAS Sumbar yang aktif membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah serta lembaga keuangan dalam memperkuat operasional SPPG di daerah.
“Kami melihat adanya semangat kolaborasi yang baik dari HMD GEMAS Sumbar. Ini penting, karena Program MBG membutuhkan sinergi lintas sektor agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas, sekaligus mampu menggerakkan ekonomi lokal secara nyata,” tegasnya.
Menurut Dody, apabila tata kelola MBG dijalankan dengan baik, maka program tersebut tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Bagi DPW HMD GEMAS Sumbar, langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Program MBG mulai memasuki fase penguatan sistem dan pengembangan ekonomi jangka panjang.
Dalam beberapa bulan terakhir, Sumatera Barat sendiri tercatat menjadi salah satu provinsi yang cukup agresif dalam pengembangan SPPG, termasuk pembangunan dapur MBG baru, peningkatan sertifikasi halal, SLHS, CHEF BNSP, hingga penguatan sistem IPAL dan pengawasan kualitas pangan.
Marlis menilai, keberhasilan Program MBG tidak cukup hanya diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari dampak ekonomi yang tercipta bagi masyarakat.
“MBG harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Petani harus hidup, peternak harus tumbuh, UMKM harus bergerak, dan lapangan kerja harus terbuka. Inilah semangat besar yang sedang kita bangun bersama,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa forum tersebut sekaligus menjadi ruang konsolidasi dan diskusi terbuka terkait berbagai persoalan operasional SPPG di lapangan, mulai dari pengelolaan bahan baku, pembiayaan usaha, tata kelola administrasi, hingga penguatan kualitas sumber daya manusia.
“Program sebesar MBG membutuhkan kolaborasi semua pihak. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Karena itu kami membangun komunikasi aktif dengan perbankan, pemerintah, dan seluruh stakeholder terkait,” tambahnya.
Kegiatan ini diperkirakan akan dihadiri oleh puluhan pengelola SPPG, mitra usaha, pelaku UMKM pangan, serta unsur pemerintah dan perbankan di Sumatera Barat.
Di tengah besarnya anggaran dan luasnya dampak sosial Program MBG, langkah HMD GEMAS Sumbar tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem usaha yang lebih modern, akuntabel, dan berdaya saing nasional. (*/Redaksi )
