JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan anggaran sebesar Rp800 juta untuk pengadaan jasa pengelolaan opini publik pada Tahun Anggaran 2026. Informasi ini menjadi sorotan publik setelah beredar di media sosial dan tercantum dalam sistem resmi pemerintah.
Penelusuran terhadap situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menunjukkan adanya proyek dengan Kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) 66920565 yang berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional.
Dalam dokumen yang tercantum di laman SiRUP, proyek tersebut diberi nama “Jasa Pengelolaan Opini Publik” dengan total pagu anggaran mencapai Rp800.000.000.
“Spesifikasi Pekerjaan Pengelolaan Opini Publik sesuai dengan dokumen Teknis dan dokumen KAK,” demikian keterangan yang tertulis dalam laman SiRUP LKPP, dikutip Sabtu (9/5/2026).
Data pengadaan itu menyebutkan, anggaran dibagi ke dalam delapan paket pekerjaan. Pengadaan dilakukan melalui metode E-Purchasing atau sistem pengadaan daring. Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak Maret 2026 dan dijadwalkan berakhir pada Agustus 2026.
Selain itu, jasa yang diadakan dikategorikan sebagai produk dalam negeri dan melibatkan usaha kecil maupun koperasi.
“Total Pagu Rp 800.000.000,” bunyi keterangan dalam dokumen tersebut.
Seluruh pembiayaan proyek disebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
Munculnya pengadaan jasa pengelolaan opini publik ini memantik perhatian publik lantaran beririsan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan ramai diperbincangkan di ruang digital.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, sebelumnya pernah menegaskan bahwa lembaganya terbuka terhadap kritik maupun masukan dari masyarakat terkait program MBG.
Dadan bahkan mengaku senang ketika isu mengenai MBG ramai diperbincangkan di media sosial. Menurut dia, tingginya perhatian publik menunjukkan adanya keterbukaan informasi yang diterima masyarakat.
“BGN menerima nilai keterbukaan yang cukup tinggi,” kata Dadan dalam pernyataan sebelumnya.
Hingga berita ini ditulis, Dadan Hindayana maupun Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang belum memberikan tanggapan terkait pengadaan jasa pengelolaan opini publik tersebut. (*/Rel)
