JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase evaluasi menyeluruh. Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk tim khusus untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan langkah tersebut diambil setelah ditemukan sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari ketidaktepatan penerima hingga makanan yang tidak dikonsumsi.
“Saya seizin Kepala BGN, Pak Dadan Hindayana, kemudian membentuk tim optimalisasi untuk penyaluran MBG agar tepat sasaran, yang terdiri atas tim investigasi di bawah saya, kedeputian promosi dan kerja sama, serta kedeputian pemantauan dan pengawasan (tauwas),” ujar Nanik, Senin (20/4/2026).
Tim ini akan memfokuskan kerja pada penyaringan penerima manfaat, dimulai dari wilayah DKI Jakarta sebelum diperluas ke daerah lain. BGN juga memastikan sekolah swasta dengan biaya tinggi tidak lagi menjadi prioritas penerima program.
Sementara itu, untuk sekolah negeri di kawasan elit, akan diterapkan mekanisme pendataan ulang melalui kuesioner.
“Nantinya akan ditanya siapa yang mau MBG dan siapa yang tidak,” kata Nanik.
Menurut dia, pendekatan tersebut penting untuk menjaga efisiensi penggunaan anggaran negara, sekaligus memastikan program benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
Hasil inspeksi mendadak yang dilakukan Nanik di sejumlah sekolah mengungkap temuan yang memicu evaluasi. Ia mendapati banyak makanan MBG tidak dikonsumsi oleh siswa.
“Beberapa hari saya sengaja keliling ke beberapa sekolah di Jakarta, agak nano-nano alias sedih melihat beberapa ompreng ternyata tidak dimakan dengan alasannya ‘bosan lauknya telur terus’, kata anak-anak SD di Jakarta Utara itu. Ada juga alasannya lebih enak makan di kantin,” ujarnya.
Temuan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan potensi pemborosan, bahkan limbah makanan (food waste) jika tidak segera ditangani.
Selain hasil sidak, BGN juga menerima masukan dari DPR dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan program. Salah satu sorotan adalah distribusi bantuan di sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu.
“Demikian juga di sekolah negeri yang banyak siswanya dari kalangan mampu, perlu ditanya siapa yang mau MBG dan siapa yang tidak, karena rata-rata siswa sudah punya bekal yang lebih bagus atau membawa uang saku untuk jajan di kantin,” tutur Nanik.
Bahkan, dalam beberapa kasus, makanan MBG dilaporkan tidak dimakan oleh siswa, melainkan dibawa pulang untuk diberikan kepada asisten rumah tangga.
BGN menilai kondisi tersebut menjadi sinyal kuat perlunya penyesuaian skema distribusi agar program MBG lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran negara. (*/REL)
