JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mendorong penyelesaian polemik pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, melalui jalur dialog. Ia menilai pendekatan non-litigasi lebih efektif untuk meredam potensi konflik sosial, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif seperti agama.
Pigai secara tegas menolak langkah sejumlah pihak yang melaporkan Jusuf Kalla ke kepolisian.
“Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga,” ujar Pigai, Rabu (15/4).
Menurutnya, klarifikasi dan komunikasi terbuka jauh lebih konstruktif dalam menjaga kohesi sosial dibandingkan proses hukum. Ia juga menilai Jusuf Kalla sebagai tokoh nasional tidak tepat langsung diasumsikan memiliki niat mendiskreditkan kelompok tertentu.
“Pak JK itu negarawan, mantan wapres. Saya tidak yakin ada intensi buruk untuk mendiskreditkan agama tertentu,” katanya.
Pigai menegaskan, jika terdapat pernyataan yang dipersoalkan, mekanisme dialog harus dikedepankan sebagai langkah awal penyelesaian.
“Ada pun hal-hal yang jika dianggap tidak tepat bisa melalui upaya klarifikasi, melalui jalan dialog, tanpa perlu melapor polisi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kedewasaan publik dalam menyikapi perbedaan pandangan agar tidak mudah terprovokasi narasi yang berpotensi memecah belah.
“Membenturkan kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain melalui isu agama hanya akan merugikan kita sebagai bangsa,” kata Pigai.
Ia menilai menjaga kesejukan sosial menjadi kunci di tengah dinamika nasional saat ini.
“Jauh lebih penting saat-saat ini kita menjaga kesejukan, persatuan dan kesatuan. Tempuh jalur dialog,” ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat melaporkan Jusuf Kalla ke polisi terkait pernyataannya dalam sebuah ceramah yang memicu polemik. Salah satunya datang dari Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Sahat Martin Philip Sinurat, yang melaporkan ke Polda Metro Jaya.
Polemik itu berawal dari ceramah Jusuf Kalla di Universitas Gadjah Mada pada Maret 2026, saat membahas konflik dan perdamaian. Dalam penjelasannya, Kalla menyinggung bahwa konflik kerap berawal dari ketidakadilan, yang kemudian berkembang menjadi konflik bernuansa agama.
“Di Indonesia, penyebab konflik terbanyak adalah ketidakadilan. Ada tindakan pemerintah yang dipandang tidak adil oleh masyarakat,” kata Kalla dalam ceramah tersebut.
Ia juga mencontohkan sejumlah konflik seperti Poso dan Ambon yang, menurutnya, kerap menggunakan agama sebagai pembenaran dalam eskalasi konflik.
Namun, pihak Jusuf Kalla menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengajarkan teologi, melainkan menjelaskan dinamika konflik dan pentingnya meluruskan pemahaman guna mencapai perdamaian.
Di sisi lain, kritik juga datang dari sejumlah kelompok masyarakat yang menilai pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.
Meski demikian, pemerintah melalui Kementerian HAM menekankan pentingnya penyelesaian yang mengedepankan dialog demi menjaga persatuan di tengah keberagaman. (*/Rel)
