JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah kini menjadi sorotan setelah muncul dugaan penggelembungan anggaran bahan baku di Kota Ternate, Maluku Utara. Temuan awal tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa potensi praktik serupa bisa saja terjadi di daerah lain, termasuk di Sumatera Barat.
Dugaan mark up anggaran itu mencuat di dapur Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Dobang Timur, Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Kasus ini kini tengah menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN).
Koordinator Wilayah BGN Maluku Utara, Muhammad Ramli, mengatakan pihaknya telah menerima laporan awal terkait dugaan tersebut dari tim di lapangan.
“Soal itu sudah ada konfirmasi dari anggota, jadi nanti mereka bersama Korwil membuat laporan,” kata Ramli saat dikonfirmasi jurnalis melalui WhatsApp, Senin (9/3/2026).
Ia menjelaskan, laporan tersebut nantinya akan disampaikan langsung ke kantor pusat BGN bersama Wakil Gubernur Maluku Utara untuk memastikan tidak terjadi kesalahan informasi.
“Nanti saya langsung ke BGN untuk menyampaikan dengan Pak Wagub. Jangan sampaikan ada kesalahan miskomunikasi,” tuturnya.
Selisih anggaran ratusan juta
Dugaan penggelembungan itu berkaitan dengan biaya belanja bahan baku program MBG pada Januari 2026. Dalam data yang beredar, biaya belanja bahan baku per hari yang diserap mitra SPPG Yayasan Dobang mencapai Rp27.867.000.
Jika dihitung selama 20 hari operasional, total anggaran yang diterima mencapai Rp557.340.000.
Sementara itu, biaya belanja menu makanan disebut berada pada kisaran Rp12.630.000 hingga Rp17.000.000 per hari. Perbandingan antara anggaran bahan baku dan belanja menu ini menimbulkan selisih yang cukup besar.
Pada menu paling mahal, selisih anggaran mencapai Rp10.867.000 per hari atau sekitar Rp217.340.000 selama 20 hari operasional. Sedangkan pada menu dengan biaya paling murah, selisihnya bahkan mencapai Rp15.237.000 per hari atau sekitar Rp304.740.000 dalam periode yang sama.
Dipicu konflik internal
Ramli juga mengakui adanya persoalan internal antara mitra SPPG dan akuntan yang sebelumnya memiliki kewenangan mengelola belanja bahan baku.
“Nah itu betul, jadi sebelumnya akuntan itu ia diberi kewenangan dari pihak mitra untuk belanja beberapa item. Namun, kendalanya akuntan ini ada pergi ke Makassar waktu itu. Akhirnya diputus soal hak belanja, karena orangnya di Makassar,” jelasnya.
Menurutnya, keputusan tersebut kemungkinan memicu ketegangan internal yang kemudian berkembang menjadi tudingan mark up.
“Tapi ada pembelaan dari pihak mitra jadi nanti saya kirim biar jangan salah to,” ujarnya.
Pihak dapur MBG membantah
Koordinator Wilayah BGN Kota Ternate, Hizkia, menyebut isu tersebut sebenarnya sudah muncul sekitar sepekan sebelumnya dan telah diklarifikasi.
“Kalau soal itu seminggu yang sudah ada konfirmasi lagi dari media juga, dan kita sudah ketemu dan jelaskan, kalau memang mau tahu detailnya tentang mark up boleh langsung ketemu saja dengan yayasan atau mitra,” katanya.
Sementara itu, Mitra SPPG Kayumerah, Ahmad Fauzi, menilai isu tersebut muncul karena konflik internal dengan salah satu akuntan.
“Jadi mungkin biasa sudah namanya juga orang sakit hati ini, mau kami (torang) punya aib padahal belum tentu itu benar juga,” ujarnya.
Ia bahkan mengancam akan melaporkan pihak yang menyebarkan data internal tersebut kepada aparat kepolisian.
“Dari 8 Januari itu mitra yang ambil alih belanja jadi akuntan merasa tidak dipakai, mungkin dia mulai cari gara-gara,” tandasnya.
Kepala SPPG Kayumerah, Dzuhrinnisa Nurqhosanah Razak, juga membantah adanya praktik penggelembungan anggaran. Ia menyebut seluruh pengeluaran mengikuti perhitungan yang telah disepakati.
“Karena kita ini saling bantu dan saling kordinasi jadi kalau mau bilang mark up itu terlalu kasar ya, karena menyebut mark up itu tidak ada, dari Januari kita memakai indeksi kemahalan,” katanya.
“Jadi tidak ada mark up, karena pelaporan anggaran belanja kami itu sesuai dengan bajet yang diberikan BGN,” tambahnya.
Jadi peringatan bagi daerah lain, termasuk Sumbar
Dugaan penggelembungan anggaran bahan baku dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Ternate, Maluku Utara, tidak hanya menjadi perhatian di daerah tersebut. Kasus ini juga dinilai dapat menjadi peringatan bagi daerah lain yang menjalankan program serupa, termasuk di Sumatera Barat.
Program MBG merupakan salah satu program nasional yang dijalankan secara luas di berbagai daerah dengan melibatkan banyak mitra dapur serta pengelola di tingkat lokal. Besarnya anggaran yang beredar dalam program ini membuat pengawasan terhadap pengelolaan dana menjadi sangat penting.
Dugaan yang muncul di Ternate menunjukkan bahwa potensi penyimpangan tidak hanya dapat terjadi pada belanja bahan baku makanan, tetapi juga berpotensi muncul pada komponen lain dalam pengelolaan program, seperti pembiayaan tenaga kerja maupun operasional dapur.
Karena itu, pengawasan dari aparat penegak hukum serta lembaga pengawas dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memetakan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Selain pengawasan dari institusi resmi, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan. Di sejumlah daerah, keluhan masyarakat terkait kualitas menu yang diterima dalam program MBG sempat mencuat dan menjadi perhatian publik.
Jika tidak ditindaklanjuti dengan evaluasi yang serius, persoalan tersebut dikhawatirkan dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar dalam pengelolaan program.
Bagi daerah seperti Sumatera Barat yang juga melaksanakan program MBG, kasus di Ternate dapat menjadi momentum untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dapur MBG dan distribusi anggaran.
Evaluasi terhadap mitra pelaksana, sistem pengawasan internal, serta mekanisme pelaporan dinilai penting agar program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya tanpa menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. (*/Rel)
