JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mencabut seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah yang berada di kawasan hutan lindung.
Perintah tersebut disampaikan Presiden saat memberikan taklimat dalam Rapat Kerja Pemerintah di Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026), di hadapan ratusan pejabat kementerian dan lembaga.
“Saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM, saya dapat laporan ada ratusan tambang enggak jelas atau IUP enggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan,” kata Prabowo.
Ia menegaskan, izin-izin yang tidak memiliki kejelasan status harus segera ditindak tegas tanpa kompromi.
“Jadi ini ada sekian ratus, menteri ESDM segera evaluasi, kalau enggak jelas cabut semua itu, IUP cabut semua itu,” ujarnya.
Presiden bahkan menetapkan tenggat waktu yang singkat. Ia meminta hasil evaluasi dilaporkan dalam waktu satu minggu, meski sebelumnya Menteri ESDM mengajukan waktu lebih lama.
“Evaluasi segera! Berapa hari, laporan kembali ke saya?” tanya Prabowo.
“Dua minggu? Enak aja dua minggu. Satu minggu, kita cabut semua IUP itu,” tegasnya.
Menurut Prabowo, langkah penertiban ini merupakan bagian dari upaya menempatkan kepentingan negara dan rakyat di atas kepentingan kelompok tertentu.
“Kita udah enggak ada waktu untuk terlalu kasian, enggak ada kasian. Sekarang kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” ucapnya.
“Kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok itu nomor sekian,” sambung Presiden.
Ia juga menekankan bahwa pengelolaan sumber daya harus kembali berada dalam kendali negara guna memperkuat institusi dan tata kelola yang lebih baik.
“Kita cabut semua IUP prinsip-prinsip yang enggak beres kita cabut. Harus di tangan negara dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo turut menyinggung hasil pengecekan terhadap sektor kehutanan. Ia mengapresiasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni karena tidak menerbitkan izin penebangan kayu di kawasan hutan.
“Alhamdulillah, menteri kehutanan ini oke juga dia. Dia belum kasih izin potong kayu,” ujar Prabowo.
Taklimat Presiden tersebut menjadi pembuka rapat kerja pemerintah yang diikuti sekitar 800 pejabat, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga pejabat eselon I. Setelah sesi pengarahan terbuka, rapat dilanjutkan secara tertutup dengan paparan sejumlah menteri, di antaranya Airlangga Hartarto dan Sakti Wahyu Trenggono.
Rapat kerja tersebut berlangsung hingga sekitar pukul 18.30 WIB. (*/Rel)
