JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah muncul temuan pengadaan kaus kaki oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan nilai mencapai Rp6,9 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian sekitar 17.000 pasang kaus kaki, dengan harga per pasang disebut mencapai Rp100.000.
Isu ini memicu reaksi beragam dari masyarakat, terutama karena dinilai tidak berkaitan langsung dengan tujuan utama program, yakni pemenuhan gizi masyarakat. Kritik juga menguat setelah sebelumnya pengadaan puluhan ribu sepeda motor listrik untuk operasional program turut menjadi perhatian.
Sejumlah pihak menilai belanja tersebut menunjukkan kurangnya sensitivitas dalam penggunaan anggaran negara. Terlebih, program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas dengan alokasi dana besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, di tengah sorotan tersebut, muncul klarifikasi bahwa pengadaan kaus kaki merupakan bagian dari kebutuhan operasional petugas lapangan. Perlengkapan seperti pakaian, sepatu, hingga kaus kaki disebut sebagai standar kerja untuk mendukung kebersihan, keamanan, dan profesionalitas petugas di lapangan.
Anggaran tersebut dikategorikan sebagai komponen operasional, bukan pengeluaran tambahan di luar kebutuhan program. Dalam struktur anggaran pemerintah, belanja operasional mencakup berbagai aspek pendukung, mulai dari logistik, distribusi, hingga perlengkapan kerja.
Tanpa dukungan operasional yang memadai, pelaksanaan program di lapangan dinilai berpotensi tidak berjalan optimal.
Meski demikian, perbandingan antarpos belanja memunculkan persepsi publik bahwa anggaran perlengkapan terlihat cukup besar dibandingkan komponen lain, termasuk pengadaan makanan.
Sorotan juga diperkuat oleh laporan sejumlah pemerhati kebijakan publik yang menilai sebagian belanja BGN cenderung mengarah pada kebutuhan non-pangan.
“Jika benar anggaran ini disebut berasal dari efisiensi, seharusnya tidak digunakan untuk pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan program,” tulis salah satu laporan yang dipublikasikan oleh Project Multatuli.
Selain jenis belanja, sumber pendanaan program turut menjadi perhatian. Sejumlah analis menilai dana MBG berasal dari alokasi 20 persen anggaran pendidikan, sebagaimana amanat konstitusi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi berkurangnya porsi anggaran pendidikan.
Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan, sepanjang 2025 BGN mencatat total pengadaan mencapai sekitar Rp6,2 triliun yang tersebar dalam 1.089 paket di 23 kategori.
Dari total tersebut, pengadaan kendaraan operasional menjadi pos terbesar dengan nilai sekitar Rp1,39 triliun. Disusul pembangunan dapur MBG sebesar Rp1,26 triliun, serta pengadaan perangkat keras dan komputer sekitar Rp830 miliar.
Sementara itu, belanja perlengkapan pakaian secara keseluruhan mencapai Rp622,3 miliar, mencakup seragam, sepatu kerja, topi, hingga aksesoris lainnya. Di antara berbagai item tersebut, pengadaan kaus kaki menjadi salah satu yang paling banyak disorot.
Sebagian pengadaan dilakukan melalui sistem e-katalog pemerintah, termasuk oleh perusahaan penyedia dengan nilai kontrak miliaran rupiah. Harga satuan yang bervariasi, termasuk yang mencapai Rp100.000 per pasang, menjadi perdebatan karena dinilai relatif tinggi dibanding harga pasar ritel.
Di tengah polemik ini, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan di sektor lain, seperti pendidikan, tetap menjadi prioritas. Pada awal 2026, pemerintah disebut telah menyalurkan lebih dari Rp18 triliun tunjangan kepada sekitar 1,6 juta guru di seluruh Indonesia.
Selain itu, sejumlah kebijakan peningkatan kesejahteraan guru juga terus dilakukan, termasuk kenaikan insentif guru honorer, peningkatan tunjangan bagi guru non-ASN, serta perbaikan sistem penyaluran agar lebih tepat sasaran.
Polemik pengadaan kaus kaki ini menjadi contoh bagaimana transparansi dan komunikasi kebijakan publik menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Di sisi lain, publik diharapkan dapat melihat struktur anggaran secara menyeluruh, sementara pemerintah didorong untuk terus meningkatkan akuntabilitas dalam setiap program yang dijalankan. (*/Rel)
