JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Dody Hanggodo mengakui masih ada sejumlah proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di berbagai daerah yang mengalami keterlambatan. Meski demikian, ia memastikan secara umum progres pembangunan tetap terkendali dan terus dikejar agar selesai sesuai target.
Hal itu disampaikan Dody saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (12/4/2026). Ia menilai progres pembangunan di sejumlah lokasi menunjukkan perkembangan positif.
“Progres di Surabaya ini bagus, sekitar 45 persen dan kualitasnya juga baik. Secara umum, pekerjaan pembangunan SR yang dikerjakan Waskita Karya dan mitra berjalan dengan baik. Di Kabupaten Sampang juga hampir 40 persen. Memang ada di lokasi lain yang masih tertinggal, tapi secara keseluruhan masih dalam kondisi terkendali dan terus dikejar,” kata Dody.
Di Surabaya, proyek pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar. Hingga saat ini, progres fisik telah mencapai sekitar 45 persen dengan dukungan 571 tenaga kerja.
Proyek yang digarap oleh Waskita Karya bersama mitra tersebut mencakup pembangunan fasilitas pendidikan lengkap, mulai dari ruang kelas jenjang SD hingga SMA dengan kapasitas hingga 1.000 siswa. Selain itu, tersedia asrama siswa, rumah susun guru, masjid, gedung serbaguna, kantin, instalasi air bersih, hingga sarana olahraga seperti lapangan basket dan mini soccer.
Dody menegaskan, pemerintah menargetkan proyek tersebut rampung sebelum tahun ajaran baru dimulai.
“Saya minta seluruh pihak harus menjaga komitmen agar pembangunan dapat selesai tepat waktu. Insyaallah kalau progres-nya sudah bagus seperti ini akan selesai sebelum 20 Juni. Sehingga pada 1 Juli, fasilitas ini sudah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya percepatan di lokasi yang masih tertinggal melalui langkah konkret di lapangan.
“Untuk yang masih tertinggal harus segera dikejar dengan langkah konkret di lapangan, termasuk penambahan tenaga kerja dan penguatan pengawasan,” kata dia.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang layak, khususnya bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan proses seleksi peserta program dilakukan secara ketat tanpa membuka pendaftaran umum.
“Jadi kita tidak membuka pendaftaran. Yang ada adalah penjangkauan kepada keluarga-keluarga di Desil 1 dan Desil 2 yang ada di DTKS,” ujar Gus Ipul di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Ia menjelaskan, kelompok Desil 1 merupakan kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sementara Desil 2 adalah kelompok miskin dengan kondisi sedikit lebih baik, namun tetap berada di bawah garis kemiskinan.
Gus Ipul juga mengingatkan agar tidak ada praktik kecurangan dalam proses seleksi, termasuk titipan maupun pungutan liar.
“Saya ingin sampaikan jangan ada suap menyuap, jangan ada titipan, jangan ada sogok menyogok, jangan ada penyimpangan dalam proses seleksi Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Ia memastikan masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya apa pun untuk mengikuti program tersebut.
“Tidak perlu masyarakat melakukan pendekatan apalagi sampai mau membayar. Itu adalah penipuan. Jadi tidak ada itu, ikuti saja proses yang ada,” katanya.
Program Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu, termasuk mereka yang belum sekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah, agar tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak. (*/Rel)
