Oleh : Dr. Lismomon Nata, S.Pd., M.Si
(Doktor Ilmu Lingkungan/Fasilitator Japan Emergency NGO’s (JEN) dan Malteser International pada Program Recovery Pasca Gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat)
“Earthquakes do not kill people; unsafe buildings and unprepared communities do.”
SEJARAH kembali mengingatkan dunia bahwa gempa bumi merupakan bencana yang tidak mengenal batas negara maupun tingkat kemajuan suatu bangsa. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menyaksikan dua peristiwa gempa besar yang memberikan pelajaran sangat berharga mengenai pentingnya mitigasi bencana.
Wilayah tenggara Turki dan bagian utara Suriah diguncang gempa berkekuatan Mw 7,8, yang kemudian diikuti gempa besar kedua berkekuatan Mw 7,5 hanya beberapa jam setelahnya tahun 2023 lalu. Rangkaian gempa tersebut merupakan salah satu bencana tektonik paling dahsyat dalam satu abad terakhir di kawasan tersebut yang menelan lebih dari 59.000 korban jiwa, ratusan ribu bangunan mengalami kerusakan, dan jutaan penduduk kehilangan tempat tinggal.
Pelajaran serupa kembali terjadi beberapa hari yang lalu di Venezuela. Dua gempa kuat berkekuatan sekitar Mw 7,2 dan Mw 7,5 (twin earthquakes) beberapa hari lalu mengguncang wilayah utara negara tersebut dalam waktu yang hampir bersamaan. Ratusan bangunan runtuh, lebih 500 orang meninggal dunia. Peristiwa ini kembali menunjukkan bahwa gempa bumi tetap menjadi ancaman global yang dapat menimbulkan dampak kemanusiaan luar biasa ketika terjadi pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan tingkat kerentanan yang besar.
Hal ini mengingatkan kita juga mengenai potensi gempa megathrust di Indonesia, masyarakat perlu memperoleh pemahaman yang utuh dan berbasis ilmu pengetahuan di samping keimanan. Hal yang harus dibangun bukanlah rasa takut, melainkan kesadaran kolektif, termasuk dengan Sumatera Barat merupakan wilayah yang secara geologis memang hidup berdampingan dengan dinamika bumi. Satu sisi memiliki karunia alam yang indah, sisi lain risiko pergerakan alam. Kesadaran inilah yang menjadi dasar utama dalam membangun budaya mitigasi bencana.
Secara teoritik, wilayah pesisir barat Sumatera berada tepat di atas sistem subduksi aktif, yaitu kawasan tempat Lempeng Indo Australia menunjam ke bawah Lempeng Eurasia (Sunda Plate). Proses penunjaman tersebut berlangsung sekitar lima hingga tujuh sentimeter setiap tahun. Pergerakan yang tampak sangat lambat ini sesungguhnya menyimpan energi tektonik yang sangat besar. Selama puluhan hingga ratusan tahun, energi tersebut terus terakumulasi karena bidang kontak kedua lempeng berada dalam kondisi terkunci (locked zone). Ketika gaya gesek tidak lagi mampu menahan tekanan tersebut, energi dilepaskan secara tiba-tiba dalam bentuk gempa bumi besar (megathrust). Jika pelepasan energi itu disertai deformasi vertikal dasar laut, maka dapat memicu terjadinya tsunami.
Dalam ilmu kebumian, kondisi ini dikenal sebagai seismic gap, yaitu segmen patahan yang telah lama tidak mengalami pelepasan energi melalui gempa besar sehingga masih menyimpan potensi akumulasi tegangan. Berdasarkan hasil penelitian geodesi, pencitraan seismik, dan deformasi kerak bumi, sebagian Segmen Mentawai hingga saat ini masih berada dalam kondisi terkunci. Temuan tersebut menunjukkan bahwa energi tektonik masih terus tersimpan sehingga kawasan ini tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya mitigasi bencana di Indonesia.
Namun, masyarakat perlu memahami satu prinsip dasar dalam ilmu kebencanaan. Potensi bukan berarti kepastian. Hingga saat ini belum ada teknologi di dunia yang mampu menentukan secara tepat kapan gempa bumi besar akan terjadi. Para ilmuwan hanya dapat mengidentifikasi tingkat bahaya berdasarkan kondisi geologi, bukan memprediksi tanggal, bulan, ataupun tahun kejadiannya. Oleh karena itu, istilah yang tepat adalah potensi tinggi, bukan prediksi terjadi.
Dalam kajian pengurangan risiko bencana, risiko tidak hanya ditentukan oleh besarnya ancaman alam (hazard), tetapi juga oleh tingkat paparan (exposure), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) masyarakat. Keempat komponen tersebut saling berkaitan dan menentukan besarnya dampak yang ditimbulkan ketika bencana terjadi.
Jika dianalisis menggunakan kerangka tersebut, kawasan pesisir barat Sumatera Barat memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi, karena berada berhadapan langsung dengan sumber gempa megathrust Mentawai. Tingkat paparan juga tinggi karena banyak pusat permukiman, fasilitas pelayanan publik, kawasan perdagangan, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, hingga pusat pemerintahan berada di wilayah pesisir. Kerentanan masih tergolong sedang hingga tinggi akibat kepadatan penduduk, belum meratanya bangunan tahan gempa, serta masih adanya keterbatasan jalur dan tempat evakuasi. Sementara itu, kapasitas masyarakat memang terus meningkat melalui berbagai program edukasi dan simulasi kebencanaan, tetapi masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan.
Kondisi tersebut menjadikan risiko gempa dan tsunami di wilayah pesisir Sumatera Barat berada pada kategori sangat tinggi, bukan semata-mata karena ancaman geologinya, tetapi karena banyaknya manusia, aset ekonomi, serta infrastruktur penting yang berada di kawasan rawan tsunami.
Secara geomorfologi, Kepulauan Mentawai merupakan gugusan pulau forearc islands, yaitu pulau-pulau yang berada di antara zona subduksi dan daratan utama Pulau Sumatera. Posisi ini menjadikan Mentawai sebagai wilayah yang pertama menerima dampak apabila terjadi gempa megathrust dan tsunami.
Di satu sisi, keberadaan Kepulauan Mentawai menjadi semacam benteng alami karena sebagian energi gelombang tsunami akan berinteraksi dengan konfigurasi pulau-pulau tersebut sebelum mencapai daratan utama Sumatera. Namun di sisi lain, masyarakat Mentawai justru berada pada posisi paling rentan karena jaraknya sangat dekat dengan sumber gempa. Guncangan yang dirasakan umumnya lebih kuat, sementara waktu yang tersedia untuk melakukan evakuasi tsunami juga jauh lebih singkat dibandingkan wilayah daratan.
Sementara itu, kawasan pesisir seperti Kota Padang, Pariaman, Painan, Air Bangis, serta beberapa wilayah pesisir lainnya memiliki tingkat paparan yang tinggi karena menjadi pusat aktivitas ekonomi, pemerintahan, pendidikan, dan permukiman. Berbagai hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa sebagian kawasan tersebut berpotensi mengalami genangan apabila terjadi skenario gempa megathrust besar. Adapun wilayah yang berada pada dataran tinggi, tentu tidak memiliki ancaman tsunami secara langsung, meskipun tetap berpotensi merasakan guncangan gempa yang kuat.
Melihat kondisi tersebut, mitigasi tidak lagi dipandang sebagai kegiatan insidental yang dilakukan setelah muncul isu gempa atau setelah terjadi bencana. Mitigasi mesti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan daerah. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat perlu memperkuat kebijakan pembangunan berbasis risiko bencana (risk informed development). Setiap penyusunan rencana tata ruang, pembangunan kawasan permukiman, kawasan ekonomi, maupun fasilitas publik yang mempertimbangkan peta bahaya gempa dan tsunami. Pembangunan sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan, pusat perbelanjaan, hotel, hingga kawasan wisata pesisir harus memenuhi standar bangunan tahan gempa serta memiliki sistem evakuasi yang jelas dan mudah diakses.
Di samping itu, penyediaan jalur evakuasi, rambu-rambu yang mudah dipahami, tempat evakuasi sementara (Temporary Evacuation Shelter/TES), tempat evakuasi akhir (TEA), serta sistem peringatan dini tsunami harus terus dirawat, diperluas dan dipelihara secara berkala. Infrastruktur tersebut tidak cukup hanya dibangun, tetapi juga harus dipastikan berfungsi dengan baik ketika dibutuhkan.
Namun, infrastruktur saja tidak cukup. Pengalaman berbagai bencana di dunia menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat merupakan benteng pertahanan pertama dalam menyelamatkan nyawa. Sirene peringatan dini tidak akan efektif apabila masyarakat tidak memahami apa yang harus dilakukan ketika mendengarnya. Jalur evakuasi tidak akan bermanfaat apabila warga tidak pernah berlatih menggunakannya.
Oleh karena itu, edukasi kebencanaan harus menjadi gerakan bersama yang dimulai dari keluarga, sekolah, perguruan tinggi, tempat ibadah, komunitas, hingga lingkungan kerja. Setiap keluarga idealnya memiliki rencana evakuasi, mengetahui titik kumpul, menyiapkan tas siaga bencana, serta memahami tindakan yang harus dilakukan saat gempa maupun ketika terdapat peringatan tsunami dan mengetahui prinsip-prinsip dasar pengurangan risiko bencana Disaster (Risk Reduction Management).
Demikian pula agar dapat bergerak secara terpadu dan meratanya pengetahuan mitigasi risiko bencana, maka perlu memperkuat program pengurangan risiko berbasis komunitas melalui pendekatan Community Based Disaster Preparedness untuk selalu digiatkan dan diperluas karena terbukti mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali risiko, menyusun rencana kontinjensi, melakukan simulasi evakuasi, serta membangun kemandirian komunitas dalam menghadapi bencana. Meskipun masih memiliki tantangan di mana ada juga individu ataupun masyarakat yang menganggap tidak terlalu penting. Di sinilah tantangannya.
Pada akhirnya, tujuan utama mitigasi bukanlah menghilangkan ancaman gempa, karena hal itu berada di luar kemampuan manusia. Tujuan mitigasi adalah mengurangi jumlah korban jiwa, meminimalkan kerugian ekonomi, serta mempercepat proses pemulihan apabila bencana terjadi. Sumatera Barat tidak dapat mengubah letaknya yang berada di kawasan tektonik aktif. Akan tetapi, Sumatera Barat dapat menjadi provinsi yang lebih tangguh apabila pemerintah terus memperkuat kebijakan mitigasi, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan kualitas tata ruang berbasis risiko, serta membangun masyarakat yang memiliki literasi kebencanaan yang baik.
