JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Kementerian Sosial mulai menyiapkan proses penjangkauan siswa untuk program Sekolah Rakyat (SR) tahun ajaran 2026/2027. Skema rekrutmen kali ini berbeda dari umumnya, karena tidak melalui pendaftaran terbuka, melainkan dengan pendekatan aktif langsung ke masyarakat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, negara akan hadir menjemput calon siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar tidak lagi terhambat akses pendidikan.
“Nah kita sekarang sedang bersiap untuk melakukan penjangkauan siswa-siswa Sekolah Rakyat. Jadi tidak ada pembukaan pendaftaran. Semua dijangkau secara aktif,” ujar Gus Ipul.
Pendekatan “jemput bola” ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pendamping sosial, Dinas Sosial, unsur pendidikan, hingga Badan Pusat Statistik. Petugas akan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi kondisi ekonomi keluarga, memastikan persetujuan orang tua, serta mengecek kelayakan calon siswa.
Menurut Gus Ipul, pola ini dirancang untuk menjawab berbagai hambatan yang selama ini dihadapi masyarakat prasejahtera, seperti keterbatasan ekonomi, minimnya informasi, hingga keraguan mengakses layanan pendidikan.
Sasaran program tetap mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan prioritas keluarga pada desil 1 dan 2. Kelompok ini mencakup anak-anak yang belum sekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah.
“Siapa yang menjadi sasaran? Mereka adalah keluarga paling tidak mampu. Anak-anak yang belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah,” kata Gus Ipul.
Ia menekankan, proses seleksi harus berbasis data dan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian agar tepat sasaran. Pemerintah juga membuka peluang bagi kelompok desil 3 jika kuota belum terpenuhi.
Di sisi lain, Gus Ipul memberi peringatan keras terkait potensi penyimpangan dalam proses rekrutmen. Ia menegaskan tidak boleh ada praktik titipan maupun intervensi dari pihak mana pun.
“Sesuai arahan Presiden tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada suap menyuap, dan tidak boleh ada praktik KKN,” tegasnya.
“Menteri Sosial tidak bisa titip, juga Bupati tidak bisa titip, Camat, Lurah tidak bisa titip,” sambungnya.
Ia menyebut tahap rekrutmen sebagai titik paling krusial dalam keberhasilan program Sekolah Rakyat. Karena itu, seluruh pihak diminta waspada terhadap manipulasi data dan tekanan dari luar.
“Saya mengulang lagi, waspadai titipan, intervensi pihak luar, dan manipulasi data. Tolong semua ikut menjaga ini,” ujarnya.
Selain soal seleksi, Kemensos juga menaruh perhatian pada lingkungan pendidikan. Gus Ipul menegaskan sekolah harus menjadi ruang aman dan inklusif, bebas dari kekerasan dan intoleransi.
“Siapapun yang melakukan kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan sekolah rakyat, kita akan berikan tindakan keras. Bisa jadi tidak ada lagi peringatan-peringatan, kita akan langsung berhentikan,” tegasnya.
“Tidak boleh ada tindakan intoleransi. Peaceful adalah pilihan kita,” lanjutnya.
Dalam pembinaan siswa, tenaga pendidik dan wali asuh diminta aktif melakukan pendampingan, termasuk deteksi dini terhadap potensi perilaku menyimpang.
“Perlu adanya deteksi dini terhadap perilaku menyimpang calon siswa pada saat proses penjangkauan. Kalau memang ada hal-hal yang aneh, maka akan kita rehabilitasi,” ujar Gus Ipul.
Ia juga menetapkan aturan disiplin di lingkungan sekolah, termasuk larangan membawa laptop ke luar kelas. “Tidak boleh laptop dibawa luar kelas. Dengan alasan apapun dilarang,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh menegaskan esensi utama program ini adalah membuka akses pendidikan bagi kelompok paling rentan.
“Hakikat sekolah rakyat itu yang paling penting adalah aksesabilitas bagi kaum duafa, bagi masyarakat di desil 1 dan desil 2,” ujarnya.
Dari sisi infrastruktur, pemerintah menargetkan pembangunan sekolah permanen tahap kedua di 100 titik rampung pada 20 Juni 2026. Dengan demikian, kegiatan belajar diharapkan dapat berlangsung optimal mulai awal Juli.
Melalui pendekatan proaktif ini, pemerintah berharap tidak ada lagi anak dari keluarga miskin yang tertinggal dari akses pendidikan hanya karena kendala administratif maupun ekonomi. (*/Rel)
