JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Pemerintah terus menggencarkan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan perkotaan sebagai upaya menjawab kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kelas menengah. Kebijakan ini dinilai menjadi langkah strategis di tengah melonjaknya harga lahan dan keterbatasan ruang di kota-kota besar.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (REI), Joko Suranto, menilai persoalan hunian di perkotaan kian kompleks. Hal itu disebabkan daya beli masyarakat yang tidak mampu mengimbangi kenaikan harga properti.
“Permasalahan rumah di perkotaan itu kan kita tahu bahwa nilainya tidak bisa dikejar, khususnya MBR sama masyarakat berpenghasilan menengah,” ujar Joko saat ditemui di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta, Senin (13/4/2026).
Ia mengungkapkan, dalam periode 2023 hingga 2024 terjadi pergeseran hampir 10 juta masyarakat berpenghasilan menengah, yang semakin memperumit akses terhadap hunian layak di perkotaan.
Di sisi lain, backlog atau ketimpangan perumahan saat ini mencapai sekitar 15,2 juta unit. Dari jumlah tersebut, lebih dari 70 persen berada di kawasan perkotaan.
“Nah, dari titik itu problem yang ada saat ini backlognya 15,2 juta. Mostly (rata-rata) hampir di atas 70 persen ada di perkotaan. Otomatis kan harus ada solusi,” katanya.
Menurut Joko, pemerintah sebenarnya telah mulai merancang sejumlah langkah strategis, termasuk rencana pemberian subsidi lahan. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program rusun subsidi sangat bergantung pada sejumlah prasyarat penting.
Pertama, lahan yang digunakan harus berstatus clean and clear guna menghindari potensi sengketa hukum di kemudian hari. Kedua, diperlukan penetapan batasan harga per meter di kawasan perkotaan agar proyek tetap terjangkau bagi masyarakat sasaran.
Selain itu, aspek pelaksanaan proyek juga harus diperhatikan secara serius, termasuk memastikan proses penyaluran atau delivery berjalan optimal. Joko juga menyoroti pentingnya kejelasan pihak off-taker atau penyerap, seperti melalui skema Tapera maupun lembaga lain.
“Dengan off-taker itu maka kepastian kemudian keberlangsungan itu akan terjaga. Perbankannya juga terjaga, pengembangnya juga terjaga. Masyarakat juga bisa menyiapkan diri, karena ada roadmap-nya,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh kebijakan terkait rusun subsidi perlu dirancang secara terukur dan terintegrasi. Hal ini penting untuk memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pengembang, sektor perbankan, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat.
Dengan tekanan kebutuhan hunian yang terus meningkat, rusun subsidi kini menjadi salah satu tumpuan utama untuk mengurai persoalan backlog perumahan di perkotaan. Namun, tanpa perencanaan matang dan eksekusi yang konsisten, solusi ini berpotensi menghadapi hambatan di lapangan. (*/Rel)
