JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menilai wacana penerapan skema “war tiket haji” belum efektif untuk diterapkan di Indonesia, terutama dalam waktu dekat. Ia mengingatkan agar kebijakan baru tidak mengorbankan calon jemaah yang telah lama menunggu giliran berangkat.
“Saya belum melihat itu efektif ya,” ujar Muhaimin, usai acara Halal Bihalal dan Penghargaan Kaderisasi di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Cak Imin—sapaan akrabnya—menekankan bahwa sistem antrean haji di Indonesia sudah berjalan lama dan menjadi acuan bagi jutaan calon jemaah. Ia khawatir penerapan skema baru justru mengganggu kepastian keberangkatan mereka.
“Karena sistem antrean itu benar-benar sudah berjalan dan sudah lama orang mengantri. Jangan sampai masa tunggu yang panjang itu kemudian putus, pupus harapan,” katanya.
Muhaimin juga menyoroti nasib calon jemaah yang masa tunggunya sudah mendekati jadwal keberangkatan. Menurutnya, kelompok ini harus menjadi perhatian utama jika pemerintah ingin melakukan perubahan sistem.
“Sudah telanjur antre tinggal lima tahun, kasihan. Yang sudah antre tinggal dua tahun bagaimana?” ucapnya.
Ia menegaskan, meski wacana tersebut bisa saja diterapkan di masa depan, namun belum relevan untuk dijalankan dalam waktu dekat.
“Masih wacana itu, masih jauhlah, masih panjang. Bisa saja (dilaksanakan) tapi one day,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyoroti panjangnya antrean haji yang terjadi saat ini. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan dampak meningkatnya jumlah pendaftar setiap tahun, sementara kuota keberangkatan terbatas.
Pemerintah pun mulai mengkaji ulang sistem penyelenggaraan haji guna mencari solusi yang lebih efektif.
“Ketika kita bicara tentang antrean haji, pemikiran kami di Kemenhaj, terutama Wamen, apakah perlu antrean yang begitu lama, apakah tidak perlu dipikirkan kembali sebelum ada BPKH,” ujar Irfan.
Ia menilai, sebelum keberadaan Badan Pengelola Keuangan Haji, sistem keberangkatan haji tidak mengalami antrean panjang seperti saat ini.
Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa skema “war tiket haji” masih sebatas wacana dan belum menjadi kebijakan resmi pemerintah.
“Ini bukan kebijakan tahun ini loh. Jangan salah tulis nanti. Ini adalah wacana kota sesuai dengan perintah Presiden gimana caranya supaya tidak ada lagi antrean,” ujar Dahnil.
Pemerintah, kata dia, masih terus mengkaji berbagai opsi untuk menyeimbangkan antara kebutuhan mempercepat antrean dan menjaga keadilan bagi calon jemaah yang telah lama menunggu giliran berangkat ke Tanah Suci. (*/Rel)
