Dari Padang untuk Agenda Nasional: Sertifikasi Chef SPPG Sumbar Menjawab Standar Presiden atas Program Makan Bergizi Gratis
Padang, 13–14 Desember 2025 — Ketika Presiden Republik Indonesia menempatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu agenda prioritas nasional untuk membangun Generasi Emas Indonesia 2045, tantangan terbesar bukan semata soal anggaran dan distribusi, melainkan jaminan mutu di tingkat dapur. Dari sinilah sebuah inisiatif penting lahir di Sumatera Barat.
Sebanyak 22 Chef utusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG se-Sumatera Barat mengikuti Uji Kompetensi dan Sertifikasi Chef de Partie (CDP) berstandar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yang digelar pada Sabtu–Minggu, 13–14 Desember 2025, bertempat di Katagiaan Resto, Jalan Olo Ladang No. 23, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi strategis antara DPW Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS) Provinsi Sumatera Barat dan LSP Jasa Boga Nusantara, lembaga sertifikasi profesi yang telah terlisensi resmi oleh BNSP.
Menjawab Mandat Presiden dan Pedoman BGN
Program MBG, sebagaimana berulang kali ditegaskan Presiden, bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan intervensi negara yang terukur terhadap kualitas gizi anak-anak, ibu hamil, dan generasi masa depan bangsa. Karena itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan standar ketat dalam operasional SPPG, termasuk kewajiban tersedianya Chef atau Kepala Dapur yang memiliki Sertifikat Kompetensi BNSP.
Sertifikasi Chef de Partie (CDP) ini menjadi jawaban konkret atas mandat tersebut, memastikan bahwa dapur-dapur MBG di daerah dijalankan oleh SDM yang kompeten, tersertifikasi, dan bertanggung jawab secara profesional.
Ketua DPW HMD GEMAS Sumatera Barat, Drs. H. Marlis, MM, menegaskan bahwa sertifikasi ini adalah bagian dari komitmen daerah dalam mengawal kebijakan nasional.
> “Arahan Presiden dan kebijakan Badan Gizi Nasional sangat jelas: MBG harus berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Kami di daerah tidak ingin sekadar menjalankan program, tetapi memastikan bahwa setiap dapur SPPG benar-benar memenuhi standar nasional. Sertifikasi Chef BNSP adalah instrumen kebijakan yang sangat penting dalam menjaga marwah Program MBG,” ujar Marlis.
Menurutnya, tanpa Chef yang tersertifikasi, dapur MBG berisiko kehilangan kendali mutu, yang pada akhirnya dapat merugikan penerima manfaat dan mencederai tujuan besar Presiden.
BGN Butuh Mitra Siap Standar
Direktur Utama LSP Jasa Boga Nusantara, Rudi Harsono, menilai langkah yang diambil HMD GEMAS Sumbar sejalan dengan kebutuhan BGN dalam mengawal program nasional berskala besar.
> “BGN membutuhkan mitra di daerah yang tidak hanya siap operasional, tetapi juga siap standar. Sertifikasi ini memastikan bahwa Chef SPPG memiliki kompetensi sesuai SKKNI dan BNSP. Ini adalah fondasi penting agar Program MBG berjalan konsisten di seluruh Indonesia,” kata Rudi Harsono.
Ia menegaskan bahwa sertifikasi profesi berfungsi sebagai alat kendali mutu nasional, bukan sekadar pemenuhan administrasi.
Model Daerah dalam Implementasi Kebijakan Nasional
Pelaksanaan sertifikasi CDP di Sumatera Barat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan nasional tidak harus menunggu instruksi berulang dari pusat, melainkan dapat dijalankan secara proaktif oleh mitra daerah yang memahami substansi kebijakan Presiden dan BGN.
Langkah ini sekaligus menempatkan Sumatera Barat sebagai daerah percontohan (best practice) dalam penguatan SDM dapur MBG, dengan pendekatan berbasis standar profesi nasional, akuntabilitas, dan keberlanjutan program.
Di tengah sorotan publik terhadap efektivitas pelaksanaan MBG di berbagai daerah, inisiatif ini menjadi pesan penting: keberhasilan Program Presiden ditentukan oleh keseriusan di level dapur, tempat kebijakan nasional diterjemahkan menjadi sepiring makanan bergizi bagi generasi masa depan Indonesia. (*/ Marlis )
