KARO, ALINIANEWS.COM — Pernyataan Bupati Karo yang menyebut dugaan keracunan massal ratusan pelajar di Berastagi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai “berita baik” menuai kecaman dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Padang dan PMKRI Cabang Pekanbaru.
Ketua Presidium PMKRI Cabang Padang Erguna J. Ginting dan Ketua PMKRI Cabang Pekanbaru Benedik Tarigan menilai pernyataan tersebut mencederai empati publik dan menunjukkan persoalan yang lebih serius dalam cara pemerintah merespons dugaan insiden yang melibatkan anak-anak.
Keduanya menyampaikan sikap tersebut sebagai putra Tanah Karo Simalem yang merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap daerah asal mereka.
Menurut mereka, kondisi ratusan siswa yang harus mendapatkan penanganan medis tidak semestinya dipandang sebagai sebuah kabar baik, meskipun kondisi para korban dinilai tidak mengkhawatirkan.
“Pernyataan itu bukan sekadar keliru, tetapi menunjukkan kemiskinan empati dan kegagalan memahami hakikat kepemimpinan publik. Tidak ada satu pun peristiwa yang melibatkan ratusan anak harus mendapatkan penanganan medis yang layak disebut sebagai berita baik,” demikian pernyataan Erguna dan Benedik.
Mereka menilai pernyataan tersebut berpotensi melukai perasaan orang tua dan masyarakat Karo yang berharap pemerintah memberikan penjelasan serta penanganan serius atas dugaan kejadian tersebut.
Bagi PMKRI, seorang kepala daerah tidak cukup hanya memberikan pernyataan untuk meredam kekhawatiran publik. Ketika ratusan anak diduga menjadi korban dalam program pemerintah, pemerintah dinilai harus menunjukkan tanggung jawab melalui pengusutan penyebab, evaluasi sistem dan keterbukaan informasi.
“Ketika ratusan anak diduga menjadi korban dalam sebuah program pemerintah, respons pertama yang seharusnya muncul adalah pengakuan atas kegagalan sistem, permintaan maaf kepada masyarakat, serta komitmen penuh untuk mengusut tuntas penyebab kejadian,” tulis mereka.
Soroti Tata Kelola MBG
PMKRI Padang dan Pekanbaru menilai persoalan dugaan keracunan MBG tidak semestinya berhenti pada pemeriksaan makanan yang dikonsumsi para siswa.
Mereka memandang insiden tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh sistem penyelenggaraan program, mulai dari pengadaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, distribusi hingga pengawasan keamanan pangan.
“Ini adalah krisis tata kelola pemerintahan,” tegas mereka.
Menurut mereka, jika ratusan siswa terdampak, maka seluruh rantai pengawasan harus diperiksa untuk mengetahui bagaimana kejadian tersebut dapat terjadi.
PMKRI juga menolak apabila penanganan kasus lebih diarahkan untuk memulihkan citra pemerintah dibandingkan mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi.
“Yang dibutuhkan masyarakat Karo adalah kebenaran, akuntabilitas, dan pembenahan struktural,” ujar mereka.
Minta Investigasi hingga Hasil Laboratorium Dibuka
Untuk memastikan kasus tersebut ditangani secara serius, PMKRI Padang dan Pekanbaru mengajukan sejumlah tuntutan.
Pertama, mereka meminta pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan BPOM, Dinas Kesehatan, ahli keamanan pangan, akademisi dan unsur masyarakat sipil.
Kedua, audit total terhadap seluruh rantai pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Karo, termasuk pengadaan, pengolahan, distribusi dan pengawasan kualitas makanan.
Ketiga, mereka meminta hasil pemeriksaan laboratorium dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat mendapatkan kepastian berdasarkan fakta ilmiah.
Selain itu, PMKRI meminta evaluasi menyeluruh terhadap pejabat dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program serta menjamin pemulihan seluruh korban dan memberikan sanksi terhadap pihak yang terbukti lalai.
“Masalah utama hari ini bukan sekadar apa yang dimakan anak-anak, tetapi bagaimana pemerintah merespons ketika anak-anak menjadi korban,” kata mereka.
PMKRI menegaskan kritik tersebut bukan ditujukan untuk menjatuhkan pihak tertentu. Sebaliknya, kritik disampaikan karena mereka menganggap keselamatan anak-anak harus ditempatkan di atas kepentingan citra maupun kepentingan politik.
“Kecintaan terhadap Karo tidak diwujudkan dengan membela kekuasaan, tetapi dengan mengingatkan ketika kekuasaan kehilangan kepekaan moral,” tegas Erguna dan Benedik.
Mereka menyatakan akan terus mengawal kasus tersebut hingga fakta dugaan keracunan terungkap dan pihak yang terbukti bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban.
“Anak-anak Karo bukan angka statistik, bukan bahan pencitraan, dan bukan korban yang boleh dilupakan setelah perhatian publik mereda. Mereka adalah masa depan Tanah Karo Simalem,” tutup mereka.
