Kementerian Keuangan Kawal Tata Kelola Anggaran MBG di Sumbar
Kakanwil Perbendaharaan Sumbar Turun Langsung ke Tiga SPPG Pastikan Anggaran Tepat Sasaran
Oleh : Drs.H.Marlis,MM, C.Med ( Ketua DPW HMD GEMAS Sumbar )
PASAMAN — Komitmen pemerintah dalam mengawal keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Program Prioritas Nasional Presiden RI Prabowo Subianto terus diperkuat lintas kementerian. Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut terlihat dari kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat, Mohamad Dody Fachrudin, ke tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pasaman beberapa waktu lalu.
Adapun tiga SPPG yang dikunjungi yakni :
SPPG Pauh 1 dipimpin oleh Rivo Rivaldi
SPPG Pauh 2 dipimpin oleh Asti Irawani
SPPG Tanjung Beringin 1 dipimpin oleh Dekha Rasakhi
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pendampingan, monitoring serta penguatan tata kelola anggaran Program MBG agar pelaksanaannya semakin profesional, akuntabel, transparan dan tepat sasaran.
Dalam kunjungan itu, Mohamad Dody Fachrudin bersama tim melakukan dialog langsung dengan Kepala SPPG, staf administrasi, relawan, tim akunting hingga petugas operasional dapur. Berbagai aspek menjadi perhatian, mulai dari mekanisme penggunaan anggaran, sistem administrasi keuangan, pola pelaporan, pengendalian belanja bahan baku, hingga efektivitas penggunaan dana negara dalam mendukung pelayanan gizi masyarakat.
Menurut Dody, kehadiran Kementerian Keuangan melalui jajaran Perbendaharaan bukan dalam konteks pemeriksaan atau mencari kesalahan, melainkan sebagai bentuk pendampingan agar tata kelola anggaran Program MBG semakin baik dan mampu menjadi contoh pengelolaan program sosial nasional yang profesional.
“Program MBG adalah program strategis nasional yang menjadi perhatian langsung Presiden RI Prabowo Subianto. Karena itu seluruh unsur pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan, memiliki kewajiban moral dan institusional untuk ikut mengawal agar penggunaan anggarannya efektif, tertib, transparan dan benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat,” ujar Mohamad Dody Fachrudin.
Ia menegaskan, besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk Program MBG harus dibarengi dengan penguatan sistem pengawasan internal, disiplin administrasi serta peningkatan kapasitas SDM di tingkat SPPG.
Menurutnya, keberhasilan Program MBG bukan hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kualitas tata kelola, akuntabilitas penggunaan anggaran dan dampak ekonomi yang ditimbulkan bagi masyarakat sekitar.
Dalam kunjungan tersebut, tim Kanwil Perbendaharaan Sumbar juga memberikan berbagai masukan teknis terkait pencatatan transaksi, pengarsipan dokumen, pola pembayaran kepada supplier, serta pentingnya ketelitian dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Sementara itu, Kepala SPPG Pauh 1, Rivo Rivaldi, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pendampingan yang diberikan oleh Kanwil Perbendaharaan Sumbar.
“Kami merasa sangat terbantu dengan adanya pendampingan ini, karena SPPG membutuhkan arahan teknis agar tata kelola administrasi dan keuangan kami semakin baik serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Kepala SPPG Pauh 2, Asti Irawani, yang menilai kehadiran tim Kementerian Keuangan memberikan motivasi besar bagi para pengelola dapur MBG di daerah.
“Program ini bukan sekadar menyediakan makanan bergizi, tetapi juga membangun budaya kerja yang disiplin, profesional dan bertanggung jawab,” katanya.
Sedangkan Kepala SPPG Tanjung Beringin 1, Dekha Rasakhi, menegaskan bahwa monitoring dan pendampingan seperti ini sangat penting agar seluruh pengelola SPPG memiliki standar kerja dan tata kelola yang semakin baik.
Program MBG sendiri saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, menekan angka stunting, memperkuat ekonomi lokal serta membuka lapangan kerja baru di daerah.
Karena itu, keterlibatan aktif Kementerian Keuangan melalui Kanwil DJPb Sumbar dinilai menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara yang dialokasikan untuk Program MBG benar-benar dikelola secara optimal, efisien dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*/ Marlis – Ketua DPW HMD GEMAS SUMBAR )
