JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga stabilitas nasional melalui pengendalian inflasi. Hal itu disampaikannya saat memberikan pengarahan dalam Apel Komandan Satuan TNI Tahun 2026 di Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (29/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Tito mengapresiasi berbagai langkah konkret TNI di lapangan, mulai dari gerakan pasar murah, program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), hingga keterlibatan dalam penanaman jagung.
“Kemudian juga peran TNI untuk gerakan tanam, itu terasa sekali dan itu membuat harga-harga turun. Dan mudah-mudahan kita bisa jaga, karena ini untuk kepentingan satu, menjaga bukan hanya kesejahteraan rakyat tapi menjaga situasi stabilitas kamtibmas dalam negeri,” kata Tito.
Tito menekankan, inflasi bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi berkaitan langsung dengan kondisi sosial masyarakat. Ia mengungkapkan, berdasarkan berbagai survei, biaya hidup menjadi perhatian utama masyarakat Indonesia saat ini.
“Inflasi ini saya kira sangat perlu diketahui oleh kita semua, anak-anak bangsa, apalagi jajaran TNI yang merupakan salah satu pilar utama Indonesia. Tidak banyak instansi vertikal yang memiliki organisasi yang sangat rapi, yang sudah well established dari pusat sampai dengan ke desa-desa [seperti TNI],” ujarnya.
Menurut Tito, stabilitas harga sangat memengaruhi persepsi publik sekaligus ketahanan sosial. Karena itu, pengendalian inflasi harus menjadi perhatian bersama seluruh elemen pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Lebih jauh, Tito menilai pengendalian inflasi memiliki dimensi strategis dalam menjaga ketahanan nasional, termasuk menghadapi tekanan global.
“Inflasi penting untuk menjaga ketahanan nasional kita dari infiltrasi atau tekanan dari luar negeri. Kita mungkin tahu bahwa di dalam politik internasional, ini masalah survival bangsa. Menjaga inflasi adalah survival bangsa,” tegasnya.
Ia menjelaskan, selama ini Kementerian Dalam Negeri bersama kementerian/lembaga terkait rutin memantau perkembangan inflasi melalui rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Pemantauan ini mencakup pergerakan harga bahan pokok yang berdampak langsung pada masyarakat.
Dalam paparannya, Tito juga menguraikan klasifikasi inflasi berdasarkan tingkat keparahan. Inflasi ringan terjadi jika kenaikan harga di bawah 10 persen per tahun. Inflasi sedang berada di kisaran 10 hingga 30 persen, sementara inflasi berat berkisar antara 30 hingga 100 persen.
Adapun kondisi paling ekstrem adalah hiperinflasi, yakni ketika kenaikan harga melampaui 100 persen per tahun.
“Kalau terjadi di atas 100 persen, itu disebutkan hyperinflation. Itu artinya semua sendi sudah rontok ekonomi. Kekacauan sudah terjadi. Distribusi barang semua rebut-rebutan. Dan kemudian, nilai tukar uang itu sudah melambung tinggi,” jelasnya.
Mengacu pada kondisi terkini, Tito menyebut inflasi Indonesia masih berada dalam kondisi terkendali. Hal ini, menurutnya, tidak lepas dari berbagai intervensi pemerintah, termasuk dukungan TNI dalam menjaga pasokan dan distribusi pangan.
“Kemudian, (terkait) peran TNI untuk gerakan tanam, itu terasa sekali dan membuat harga-harga turun. Mudah-mudahan kita bisa jaga, karena ini bukan hanya untuk menjaga kesejahteraan rakyat, tetapi juga situasi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dalam negeri,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Panglima TNI Agus Subiyanto, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, serta Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita bersama sejumlah pejabat terkait lainnya.
Dengan sinergi lintas sektor, pemerintah berharap stabilitas harga dapat terus terjaga, sekaligus memperkuat fondasi ketahanan nasional di tengah dinamika global. (*/Rel)
