JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menuai sorotan publik setelah menyebut insentif tetap diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dihentikan sementara operasionalnya. Polemik ini mencuat di tengah situasi duka nasional akibat kecelakaan kereta di Bekasi Timur yang menewaskan 15 orang dan melukai puluhan lainnya.
“Untuk yang sementara tetap diberi,” respons Dadan saat ditanyai wartawan terkait insentif bagi SPPG yang disetop operasionalnya.
Pernyataan tersebut langsung menuai kritik dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris. Melalui akun media sosial pribadinya, ia menyebut kebijakan tersebut tidak masuk akal dan berpotensi menjadi pemborosan anggaran.
“Wah ini gila, di saat rakyat lagi susah, ekonomi lagi nggak baik, semua lembaga dipaksa efisiensi, negara justru membayar insentif kepada dapur SPPG yang ditutup karena kasus keracunan, dan karena tidak layak operasi,” kata dia.
“Coba kita pakai logika sederhana, dapur ditutup itu artinya dapur itu bermasalah, artinya ada kelalaian, artinya ada risiko terhadap kesehatan masyarakat, tapi bukannya diberi sanksi tegas, dapur-dapur ini malah tetap dibayar Rp 6 juta per hari, ini bukan hanya salah kebijakan, ini pemborosan yang terang-terangan,” lanjutnya.
Charles menilai kebijakan tersebut tidak akan memberikan efek jera. Ia juga mempertanyakan standar keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), terlebih jumlah dapur yang dihentikan sementara disebut mencapai lebih dari seribu unit.
Ia bahkan mengungkap adanya perbedaan data jumlah dapur yang ditutup. “Kalau SPPG-SPPG bermasalah itu ditutup selama 2 pekan saja, negara seharusnya sudah bisa menghemat Rp 317 miliar,” ujarnya.
Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih mendesak. “Seharusnya bisa digunakan untuk program pendidikan atau meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan di garda terdepan, bukan malah dibuang percuma untuk membayar unit yang sedang disanksi,” ucap legislator dari Dapil DKI Jakarta III itu.
Ia juga menegaskan Komisi IX DPR akan meminta penjelasan resmi dari BGN dalam rapat kerja mendatang. “Tujuan dari Makan Bergizi Gratis ini untuk perbaikan gizi anak, bukan untuk bagi-bagi proyek. Jangan sampai esensi utamanya untuk memperbaiki gizi rakyat justru dikhianati oleh manajemen yang bobrok,” pungkasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Dadan kemudian memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa SPPG yang dihentikan sementara akibat pelanggaran tidak akan menerima insentif selama masa penghentian berlangsung.
“Selama statusnya suspend karena kelalaian atau tidak terpenuhinya standar, insentif tidak dibayarkan,” tegas Dadan di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Ia menjelaskan, kelalaian yang dimaksud mencakup kondisi dapur yang tidak layak, pelanggaran standar higiene dan sanitasi, hingga penggunaan bahan baku yang tidak memenuhi syarat.
“Termasuk jika ada praktik tidak sehat seperti monopoli supplier atau mark-up harga bahan baku, itu jelas tidak dapat insentif,” ujarnya.
Menurut Dadan, prinsip utama pemberian insentif adalah kepatuhan terhadap standar operasional dan jaminan keamanan pangan. Karena itu, hanya SPPG yang beroperasi normal dan memenuhi ketentuan yang berhak menerima insentif.
“Insentif hanya diberikan kepada SPPG yang beroperasi normal dan memenuhi seluruh ketentuan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa dapur yang tidak beroperasi, baik karena pelanggaran maupun alasan teknis seperti renovasi, tetap tidak akan menerima insentif selama periode tersebut.
“Kalau SPPG tidak bisa beroperasi, baik karena perbaikan besar maupun persoalan kesiapan operasional, maka selama periode tersebut tidak ada insentif yang dibayarkan,” tambahnya.
Dengan penegasan ini, BGN menyatakan tidak ada kebijakan yang membenarkan pemberian insentif kepada dapur bermasalah. Pernyataan sebelumnya disebut perlu dilihat secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. (*/Rel)
