Empat Wajah Penentang MBG: Antara Kritik, Kepentingan, dan Sentimen Pribadi
Oleh: Tim Investigasi AliniaNews.com
JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat, ternyata tidak lepas dari gelombang penolakan dan narasi negatif di ruang publik.
Namun, di balik kritik yang berkembang, investigasi AliniaNews.com menemukan bahwa penolakan terhadap MBG tidak sepenuhnya lahir dari persoalan substansi program. Sebagian justru berakar pada kepentingan, posisi, dan bahkan sentimen personal.
Berikut empat tipologi kelompok yang teridentifikasi aktif membangun narasi negatif terhadap MBG:
1. Lawan Politik: Kritik yang Sarat Agenda
Kelompok pertama datang dari aktor-aktor politik yang berada di luar lingkar kekuasaan. Dalam berbagai pernyataan publik dan konten media sosial, kritik yang dilontarkan cenderung bersifat generalisasi, bahkan kerap tidak berbasis data lapangan.
MBG, sebagai program unggulan pemerintah, secara otomatis menjadi “target empuk” untuk dilemahkan persepsinya.
Seorang pengamat kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya menyebutkan,
“Dalam politik, program sebaik apapun tetap akan dicari celahnya. Bukan semata soal kualitas, tapi soal positioning.”
Narasi seperti “pemborosan anggaran”, “tidak tepat sasaran”, hingga “proyek pencitraan” menjadi isu yang terus digoreng, meskipun di banyak daerah program ini terbukti menyerap tenaga kerja lokal dan menggerakkan UMKM.
2. Kelompok Intelektual Panggung: Kritik untuk Eksistensi
Tipologi kedua adalah kelompok yang mengatasnamakan intelektualitas, namun cenderung menjadikan kritik sebagai alat untuk membangun popularitas.
Dengan jargon akademik dan retorika kritis, mereka sering tampil di media atau platform digital dengan analisis yang terlihat tajam, namun tidak jarang minim verifikasi empiris di lapangan.
Fenomena ini, menurut sejumlah praktisi pendidikan, menunjukkan adanya “krisis integritas intelektual”.
“Kritik itu penting, tapi harus berbasis riset. Kalau hanya opini tanpa data, itu bukan intelektual—itu pencitraan,” ujar seorang dosen ekonomi di Sumatera Barat.
3. Kelompok Kepentingan: Terganggu karena Tidak Terlibat
Kelompok ketiga adalah pihak-pihak yang merasa tidak mendapatkan akses atau manfaat langsung dari ekosistem MBG.
Program ini yang melibatkan banyak rantai pasok—petani, peternak, UMKM, tenaga kerja lokal—secara tidak langsung juga “menggeser” pemain lama yang sebelumnya menguasai distribusi pangan atau proyek serupa.
Akibatnya, muncul resistensi yang dibungkus dalam bentuk kritik.
Investigasi di beberapa daerah menunjukkan adanya narasi negatif yang disebarkan oleh oknum yang sebelumnya terlibat dalam proyek pengadaan pangan, namun kini tidak lagi menjadi bagian dari sistem MBG.
4. Sentimen Personal: Dari Kekecewaan ke Disinformasi
Yang paling sederhana, namun cukup masif, adalah penolakan berbasis sentimen pribadi.
Mulai dari individu yang tidak diterima sebagai relawan, konflik dengan pengelola dapur, hingga persoalan interpersonal lainnya—semua itu kemudian berkembang menjadi opini negatif di ruang publik.
Ironisnya, narasi seperti ini seringkali lebih cepat viral karena bersifat emosional dan personal.
“Ini yang paling berbahaya, karena tidak rasional tapi mudah mempengaruhi opini publik,” ujar seorang praktisi komunikasi publik.
Seruan Tegas: Saatnya Mitra MBG Melawan Disinformasi
Menanggapi maraknya narasi negatif yang tidak faktual tersebut, Drs. H. Marlis, MM, selaku Ketua DPW HMD GEMAS Sumatera Barat, menyerukan langkah tegas dan terstruktur kepada seluruh elemen pelaksana MBG di lapangan.
Dalam pernyataannya, Marlis menegaskan bahwa seluruh Mitra MBG tidak boleh diam menghadapi gelombang disinformasi yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap program strategis nasional ini.
“Kami menginstruksikan kepada seluruh Mitra dan Relawan MBG, termasuk Kepala SPPG, Ahli Gizi, hingga Staf Akunting, untuk secara aktif melakukan counter dan perlawanan terhadap setiap konten negatif yang tidak faktual,” tegas Marlis.
Ia menekankan bahwa perlawanan tersebut bukan dalam bentuk konflik, melainkan melalui penyampaian data, fakta, dan kinerja nyata di lapangan.
“Jawaban terbaik atas fitnah dan disinformasi adalah kerja yang benar dan informasi yang benar. Tunjukkan kualitas dapur, standar gizi, transparansi pengelolaan, serta dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Marlis juga mengingatkan pentingnya soliditas internal seluruh jaringan MBG agar tidak mudah terpecah oleh isu-isu yang sengaja dimainkan oleh pihak-pihak tertentu.
“Kita tidak boleh terpecah. Justru kita harus semakin solid, menjaga standar, memperbaiki kekurangan, dan terus memberikan pelayanan terbaik. Karena yang kita perjuangkan bukan hanya program, tapi masa depan generasi bangsa,” tambahnya.
MBG di Tengah Pusaran Narasi
Di tengah berbagai gelombang kritik tersebut, fakta di lapangan menunjukkan bahwa MBG telah memberikan dampak nyata:
Membuka lapangan kerja baru melalui SPPG
Menyerap hasil produksi petani dan peternak lokal
Menggerakkan UMKM pangan
Meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya anak sekolah
Kepala Badan Gizi Nasional, Prof. Dadan Hindayana, sebelumnya menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan, melainkan instrumen strategis pembangunan jangka panjang.
Catatan Kritis: Membedakan Kritik dan Kepentingan
Kritik terhadap program publik adalah hal yang sah dan diperlukan dalam demokrasi. Namun, publik juga perlu cerdas dalam memilah—mana kritik konstruktif, dan mana yang didorong oleh kepentingan tersembunyi atau sentimen pribadi.
Di era banjir informasi, kebenaran tidak selalu datang dalam suara yang paling keras, melainkan dari data, fakta, dan integritas.
Jika bukan pelaku di lapangan yang menjaga narasi berbasis fakta, maka ruang publik akan dengan mudah dikuasai oleh persepsi yang menyesatkan. (*/Tim Investigasi)
