JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat setelah pernyataannya terkait usulan pemindahan gerbong khusus wanita KRL Commuter Line menuai kritik luas.
Permintaan maaf tersebut disampaikan menyusul polemik yang muncul di tengah suasana duka akibat kecelakaan kereta di Bekasi Timur yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.
“Menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut,” kata Arifah dalam keterangan resminya, Rabu (29/4/2026).
Ia menegaskan tidak pernah bermaksud mengabaikan keselamatan penumpang, termasuk laki-laki. Menurutnya, dalam situasi seperti ini, fokus utama seharusnya tertuju pada penanganan korban dan empati terhadap keluarga terdampak.
“Saya memahami bahwa dalam situasi duka seperti ini, yang menjadi fokus utama adalah keselamatan dan penanganan korban. Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor satu, baik perempuan maupun laki-laki,” ujarnya.
Arifah juga menyampaikan duka mendalam atas insiden tersebut. “Kami sangat berduka atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa ini. Hati dan doa kami bersama seluruh korban beserta keluarga yang ditinggalkan,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan Kementerian PPPA akan memastikan pendampingan bagi korban, khususnya anak-anak yang kehilangan orang tua. Dukungan tersebut mencakup layanan psikologis, perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan dasar selama masa pemulihan.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, seluruh proses penanganan dilakukan secara cepat, adil dan menyeluruh,” katanya.
Sebelumnya, Arifah sempat mengusulkan agar gerbong khusus wanita dipindahkan ke bagian tengah rangkaian kereta, sementara gerbong depan dan belakang diperuntukkan bagi penumpang laki-laki. Usulan itu didasarkan pada asumsi bahwa posisi gerbong ujung lebih berisiko saat terjadi kecelakaan.
“Dengan peristiwa ini, kami mengusulkan kalau bisa gerbong perempuan ditempatkan di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung depan dan belakang, sementara yang perempuan di tengah,” ujarnya.
Namun, usulan tersebut memicu kritik dari berbagai pihak, termasuk pengamat transportasi, masyarakat, hingga Komnas Perempuan. Mereka menilai keselamatan transportasi tidak boleh dibedakan berdasarkan gender.
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyebut pemindahan gerbong bukan solusi atas persoalan keselamatan.
“Bukan solusi itu, perpindahan gerbong khusus wanita tidak akan menjadi solusi ke depan,” tegasnya.
Menurut Djoko, perbaikan keselamatan harus dilakukan secara sistematis, termasuk pemisahan jalur antara KRL dan kereta antarkota, pengaturan kecepatan, serta peningkatan infrastruktur seperti proyek Double-Double Track dan penghapusan perlintasan sebidang.
Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan, Sundari Amir, menilai kebijakan gerbong khusus wanita hanya bersifat sementara dan bukan solusi jangka panjang.
“Kebijakan seperti gerbong khusus perempuan sering dianggap sebagai solusi. Namun, kami menegaskan kembali bahwa pemisahan gerbong bukan solusi jangka panjang, melainkan langkah sementara,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kecelakaan tersebut tidak bisa dipandang sebagai insiden tunggal, melainkan berkaitan dengan persoalan struktural seperti keterbatasan infrastruktur dan sistem keselamatan.
“Negara juga perlu memberikan adanya jaminan pemulihan korban secara komprehensif dan berbasis gender,” tegasnya.
Diketahui, kecelakaan kereta terjadi di wilayah Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026), melibatkan KRL Commuter Line dengan kereta antarkota Argo Bromo Anggrek. Hingga Rabu (29/4/2026), jumlah korban meninggal dunia tercatat 16 orang, sementara sekitar 90 lainnya mengalami luka-luka. Seluruh korban meninggal diketahui merupakan perempuan dewasa karena berada di gerbong ujung yang merupakan gerbong khusus wanita.
Pemerintah kini diminta untuk tidak hanya fokus pada penanganan korban, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi publik guna mencegah tragedi serupa terulang. (*/Rel)
