JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR, dapat menjadi salah satu opsi pengetatan fiskal guna menjaga stabilitas keuangan negara di tengah ketidakpastian global.
Menurut Herman, pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario kebijakan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang dipicu ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
“Dalam situasi tertentu kita harus siap dengan berbagai opsi pengetatan fiskal, termasuk pemotongan alokasi belanja pegawai tidak kecuali gaji menteri dan anggota DPR,” ujar Herman saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/3/2026).
Anggota Komisi VI DPR RI itu menegaskan bahwa kebijakan pengetatan anggaran harus diarahkan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, terutama dalam melindungi daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Menurutnya, pemerintah memiliki sejumlah pilihan kebijakan dalam merespons dinamika ekonomi internasional yang berpotensi memengaruhi kondisi dalam negeri. Oleh karena itu, Herman menyerahkan sepenuhnya kepada presiden untuk menentukan langkah yang paling tepat.
“Oleh karena itu kami serahkan kepada presiden untuk melahirkan skenario terbaik dalam mengantisipasi dampak akibat konflik di timur tengah,” katanya.
Golkar Nyatakan Siap
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan kader Golkar yang menjabat sebagai menteri maupun anggota DPR siap menerima pemotongan gaji apabila negara membutuhkan kebijakan tersebut.
Ketua Fraksi Golkar DPR RI itu menilai langkah tersebut dapat menjadi bentuk kepekaan terhadap kondisi negara sekaligus kesiapan untuk beradaptasi dengan kebijakan penghematan yang mungkin diambil pemerintah.
“Jika negara membutuhkan (menteri dan anggota DPR Golkar) kami siap dipotong gaji. Ini adalah sebuah ikhtiar simbolis bahwa kita peka terhadap keadaan dan siap menyesuaikan diri,” kata Sarmuji, kepada Kompas.com, Senin (16/3/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario kebijakan sebagai langkah antisipasi menghadapi situasi global yang tidak menentu.
“Pemerintah harus sudah melakukan simulasi tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan,” pungkas Sarmuji.
Prabowo Soroti Kebijakan Pakistan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti kebijakan pemerintah Pakistan dalam menekan pengeluaran negara di tengah gejolak global akibat konflik di Timur Tengah.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas langkah mitigasi menghadapi dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi global.
Prabowo menyebut Pakistan menerapkan sejumlah langkah penghematan, termasuk pemotongan gaji pejabat negara serta pembatasan penggunaan kendaraan dinas.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR,” kata Prabowo.
Dana dari penghematan tersebut kemudian dialihkan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan.
Pemerintah Indonesia saat ini juga tengah mengkaji berbagai kebijakan penghematan sebagai langkah antisipasi apabila tekanan ekonomi global semakin meningkat akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. (*/Rel)
