PADANG, ALINIANEWS.COM — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Padang berlangsung dengan pendekatan berbeda. Alih-alih diwarnai aksi demonstrasi, momentum ini justru diisi dengan dialog terbuka antara pemerintah daerah dan kalangan pekerja.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menggelar pertemuan strategis bersama serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Padang. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat di kediaman resmi wali kota, Jumat (1/5/2026).
Forum tersebut dirancang sebagai ruang musyawarah untuk menyerap berbagai aspirasi pekerja secara langsung. Sejumlah isu krusial dibahas, mulai dari penyesuaian regulasi ketenagakerjaan, standar pengupahan, hingga perlindungan tenaga kerja.
Sejumlah pejabat turut hadir mendampingi wali kota, di antaranya Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Ferri Erviyan Rinaldi, kepala OPD terkait, serta Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Fauzi Bahar.
Dalam kesempatan itu, Fadly Amran menegaskan pentingnya menjaga komunikasi dua arah antara pemerintah dan buruh, terutama dalam momentum May Day.
“Pertemuan ini diharapkan mampu merepresentasikan aspirasi pekerja secara komprehensif. Pemerintah daerah hadir untuk memastikan terwujudnya keadilan antara pemberi kerja dan pekerja, serta mengawal ketat agar hak-hak buruh terpenuhi sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tegas Fadly Amran.
Ia menambahkan, peringatan Hari Buruh tidak hanya bersifat seremonial, melainkan harus menjadi pijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Lebih lanjut, Fadly memaparkan berbagai program unggulan Pemko Padang yang diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk pekerja. Program tersebut mencakup layanan kesehatan gratis melalui BPJS Kesehatan, dukungan pendidikan, hingga perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
“Berbagai program unggulan telah kami hadirkan sebagai bentuk afirmasi, seperti kemudahan layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis, dukungan sektor pendidikan, serta perlindungan pekerja rentan lewat BPJS Ketenagakerjaan. Kami berharap prinsip keadilan dalam hubungan industrial ini dapat terus dirawat melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, yang berfungsi sebagai jembatan emas antara buruh, pengusaha, dan pemerintah,” urainya.
Sementara itu, Ketua Konsulat FSPMI Kota Padang, Doni Rinaldi, menyampaikan sejumlah tuntutan dan masukan kepada pemerintah kota.
Aspirasi tersebut meliputi percepatan pembentukan Dewan Pengupahan Kota Padang, evaluasi sistem outsourcing dan kontrak kerja, pengawasan pelaksanaan upah minimum, serta perluasan perlindungan bagi pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online.
“Kami sangat mengapresiasi ruang dialog yang difasilitasi langsung oleh Bapak Wali Kota. Pada momentum May Day tahun ini, kami memang memilih jalur komunikasi kekeluargaan untuk menjaga kondusivitas daerah, sekaligus mendorong lahirnya solusi konkret atas berbagai benang kusut persoalan ketenagakerjaan,” pungkas Doni Rinaldi.
Pendekatan dialogis yang ditempuh Pemerintah Kota Padang ini diharapkan menjadi model baru dalam memperingati Hari Buruh, dengan menitikberatkan pada solusi konkret dan kolaborasi antara semua pihak. (*/Rel)
