JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menginstruksikan seluruh kader partainya, terutama yang menjabat sebagai kepala daerah, untuk bekerja dan mengambil keputusan sesuai aturan hukum yang berlaku. Instruksi ini disampaikan menyusul maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam beberapa waktu terakhir.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Jakarta, Sabtu (20/12).
“Nah, menyangkut dengan instruksi kepada kader partai, kami memang dari DPP Partai Golkar selalu meminta kepada semua kader, baik di eksekutif maupun legislatif, agar bekerja sesuai aturan. Taat pada aturan,” kata Bahlil.
Ia menegaskan, tidak boleh ada satu pun kebijakan atau tindakan kader partai yang menyimpang dari ketentuan hukum. Menurutnya, jabatan yang diemban kader Golkar merupakan amanah rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Jangan ada satu keputusan atau tindakan yang melenceng dari aturan. Itu instruksi partai kepada kader partai di mana pun berada, yang telah memegang jabatan, amanah untuk rakyat, baik di eksekutif maupun legislatif,” ujar Bahlil.
Dalam beberapa bulan terakhir, KPK memang gencar melakukan operasi senyap terhadap sejumlah kepala daerah. Pada November lalu, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, terjaring OTT bersama 12 orang lainnya. Ia diduga terlibat kasus suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo, serta penerimaan uang lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.
Masih di bulan yang sama, KPK juga menangkap Gubernur Riau, Abdul Wahid, dalam OTT terpisah. Abdul Wahid diduga terlibat korupsi terkait jatah fee penambahan anggaran unit kerja di Dinas PUPR PKPP.
Memasuki Desember, giliran Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, yang ditangkap KPK. Ardito diduga terlibat dalam perkara korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
Kasus terbaru, KPK menangkap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang. Ade telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait praktik ijon proyek di wilayahnya.
Rentetan OTT tersebut menjadi sorotan serius bagi partai politik, termasuk Golkar. Instruksi Bahlil dinilai sebagai peringatan keras agar para kader, khususnya kepala daerah, tidak menyalahgunakan kewenangan dan tetap menjunjung integritas dalam menjalankan pemerintahan. (*/Rel)
