JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan dirinya akan memimpin langsung langkah reformasi DPR setelah gelombang aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah pada 25–31 Agustus 2025. Dalam rapat bersama pimpinan fraksi dan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/9/2025), Puan menyampaikan sejumlah langkah awal yang telah disepakati.
“Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR. Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” ujar Puan.
Rapat tertutup tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa, serta delapan pimpinan fraksi, antara lain PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat.
Puan menegaskan, DPR akan terbuka terhadap evaluasi dan siap menjadikan aspirasi masyarakat sebagai pedoman. “Prinsipnya, kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,” katanya.
Politikus PDI-P itu memastikan langkah reformasi tidak hanya simbolis, melainkan akan dijalankan secara sistematis. “Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR,” tegas Puan.
Aspirasi Mahasiswa Jadi Pemicu
Sehari sebelumnya, pada Rabu (3/9), DPR menerima perwakilan dari 16 organisasi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi pasca-aksi demonstrasi serentak di berbagai daerah. Dalam forum itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan dan kekeliruan DPR selama ini.
“Permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh, dan itu akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata Dasco.
Ia menambahkan, langkah reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Puan Maharani. “Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan,” ungkapnya.
Selain penghentian tunjangan perumahan dan moratorium kunjungan kerja, Dasco menyebut ada beberapa agenda yang akan dibahas, mulai dari evaluasi gaji dan tunjangan anggota, pembentukan tim investigasi dugaan makar, hingga mendorong percepatan RUU Perampasan Aset.
“Dan tadi juga ada tuntutan pengurangan pajak-pajak yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan DPR,” imbuhnya.
Gelombang Evaluasi
Rapat evaluasi ini disebut sebagai tindak lanjut dari 17+8 tuntutan rakyat yang disuarakan mahasiswa. Menurut Dasco, DPR akan terus membuka ruang komunikasi dengan publik agar kepercayaan rakyat bisa kembali pulih.
“Ya, jadi memang sebagian yang disampaikan oleh adik-adik perwakilan BEM ada di 17+8. Kita akan lakukan rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” jelasnya.
Puan Maharani menegaskan, momentum reformasi ini menjadi komitmen baru DPR. “Kami akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Saya sendiri yang akan memimpin reformasi DPR,” pungkasnya.
