PADANG, ALINIANEWS.COM – Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (DPW HMD GEMAS) Provinsi Sumatera Barat menggelar audiensi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat, Senin (29/6/2026), di Kantor BPKP Perwakilan Sumatera Barat.
Rombongan DPW HMD GEMAS Sumbar dipimpin langsung oleh Drs. H. Marlis, MM, C.Med selaku Ketua, didampingi Dr. Ermawati, S.POG, Desemberius, Nuraini, Syaiwat Hamli, Hayatul Rahmi, Angga Azkardha, Bambang Irwandi, Prof. Munzir Busniah, Haryani, dan Bujang Pendawa.
Kehadiran rombongan diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat, Arif Ardiyanto, didampingi Priyanta Eka Nugraha (Korwas), Afrizal Ilyas, Umi Hastuti, dan Dola.
Sejak awal pertemuan, suasana berlangsung hangat, penuh keakraban, dan konstruktif. Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Arif Ardiyanto, menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPW HMD GEMAS Sumbar yang datang untuk berdiskusi mengenai tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam sambutannya, Arif Ardiyanto menyampaikan bahwa BPKP menyambut baik kehadiran HMD GEMAS Sumbar karena organisasi ini dapat menjadi mitra strategis sekaligus jembatan komunikasi antara BPKP dengan seluruh penyelenggara SPPG di Sumatera Barat.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran jajaran DPW HMD GEMAS Sumbar. Pertemuan ini sangat penting karena memberikan ruang bagi BPKP untuk menjalin komunikasi dan pembinaan kepada para penyelenggara SPPG. Kami melihat HMD GEMAS dapat menjadi jembatan yang efektif dalam menyampaikan berbagai kebijakan, penguatan tata kelola, serta peningkatan kapasitas pengelolaan SPPG di Sumatera Barat,” ujar Arif Ardiyanto.
Beliau juga menyatakan komitmen BPKP untuk mendukung suksesnya Program MBG melalui pendekatan pembinaan, pendampingan, dan penguatan sistem tata kelola yang baik.
Audiensi kemudian membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program MBG, antara lain:
Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara SPPG dengan Badan Gizi Nasional (BGN);
PKS antara Yayasan dengan Mitra;
Persyaratan teknis operasional SPPG, seperti SLHS, Sertifikat Halal, Sertifikasi Chef, IPAL, dan persyaratan lainnya;
Variasi menu sesuai standar gizi;
Tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan;
Mekanisme pengadaan bahan baku;
Orientasi pelayanan kepada penerima manfaat;
Serta berbagai aspek teknis lainnya dalam penyelenggaraan Program MBG.
Ketua DPW HMD GEMAS Sumbar, Drs. H. Marlis, MM, C.Med, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk terus meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan SPPG di Sumatera Barat.
“Program MBG merupakan program strategis nasional yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Karena itu, kami memandang BPKP sebagai mitra strategis dalam memberikan pembinaan agar seluruh pengelolaan SPPG berjalan sesuai ketentuan dan prinsip good governance,” ujar Marlis.
Salah satu hasil penting dari audiensi tersebut adalah adanya kesepahaman bahwa setelah Badan Gizi Nasional menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) terbaru, BPKP Perwakilan Sumatera Barat akan segera menjadwalkan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh anggota DPW HMD GEMAS Sumatera Barat.
Sosialisasi tersebut akan membahas secara komprehensif mengenai pengelolaan administrasi, tata kelola, serta pertanggungjawaban keuangan SPPG, sehingga seluruh mitra memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan Program MBG sesuai regulasi yang berlaku.
DPW HMD GEMAS Sumatera Barat menyampaikan apresiasi kepada Kepala Perwakilan BPKP Sumbar beserta jajaran atas sambutan yang hangat dan komitmen untuk terus bersinergi dalam membangun tata kelola SPPG yang semakin profesional.
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara BPKP sebagai lembaga pembina tata kelola keuangan dengan HMD GEMAS sebagai wadah berhimpunnya para mitra penyelenggara SPPG, sehingga Program Makan Bergizi Gratis di Sumatera Barat dapat terlaksana secara efektif, akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (DPW HMD GEMAS PROVINSI SUMATERA BARAT)
