JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Fenomena banyaknya calon mahasiswa yang dinyatakan lolos masuk perguruan tinggi negeri (PTN), tetapi tidak melanjutkan registrasi atau daftar ulang menjadi perhatian serius Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia meminta pemerintah menjadikan persoalan tersebut sebagai momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh sistem penerimaan mahasiswa baru.
“Informasi mengenai peserta yang tidak melakukan registrasi ulang masuk perguruan tinggi negeri perlu dijadikan momentum untuk mengevaluasi bagaimana negara mendefinisikan keberhasilan sistem pendidikan tinggi,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).
Belakangan, publik dihebohkan dengan informasi yang menyebut sekitar 60 ribu calon mahasiswa jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tidak melakukan daftar ulang. Namun, Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) memberikan klarifikasi bahwa angka tersebut bukan hanya berasal dari peserta SNBP.
Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2026, Eduart Wolok, menjelaskan bahwa data 60 ribu tersebut merupakan akumulasi peserta yang tidak melakukan registrasi ulang dari seluruh jalur penerimaan mahasiswa baru pada 2025, yakni SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), hingga seleksi mandiri.
“Yang pertama, kan yang beredar itu kan 60.000 tidak mendaftar di SNBP, itu tidak tepat. Karena 60.000 itu tidak mendaftar ulang dari seluruh jalur SNBP-SNBT sampai dengan mandiri di tahun 2025,” ujar Eduart, Jumat (26/6/2026).
Meski demikian, Puan menilai angka tersebut tetap menjadi sinyal yang harus mendapat perhatian serius.
“Fenomena seperti itu kan patut disayangkan. Karena menghalangi hak mahasiswa lain yang tidak lolos seleksi. Kesempatan yang ada jadi terbuang, sementara mungkin ada anak-anak lain yang berharap masuk,” ujarnya.
Menurut Puan, keberhasilan sistem seleksi tidak cukup hanya diukur dari banyaknya peserta yang dinyatakan lolos.
“Keberhasilan sistem seleksi seharusnya tidak berhenti pada pengumuman hasil penerimaan saja. Negara juga perlu memastikan bahwa setiap peserta yang telah memperoleh kursi di PTN memiliki kesempatan yang sama untuk benar-benar memanfaatkannya,” katanya.
Beragam Penyebab Peserta Tidak Daftar Ulang
Berdasarkan penjelasan Tim SNPMB, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan peserta tidak melanjutkan registrasi setelah dinyatakan lulus.
Salah satunya adalah peserta diterima di program studi yang bukan menjadi pilihan utama. Banyak di antara mereka kemudian memilih mengikuti seleksi berikutnya atau beralih ke perguruan tinggi swasta demi memperoleh jurusan yang lebih sesuai.
Eduart mencontohkan, peserta yang lulus SNBT pada pilihan kedua atau ketiga kerap tidak mengambil kursi tersebut karena masih mencoba peruntungan di jalur seleksi mandiri.
“Misalnya yang lulus SNBT, dia lulus pilihan kedua atau ketiga, dia tidak mengambil itu. Dia mencoba (jalur) mandiri dan misalnya di mandiri lulus di pilihan satunya. Akhirnya dia memilih yang pilihan satu,” jelasnya.
Selain itu, faktor ekonomi juga diduga menjadi salah satu penyebab calon mahasiswa mengurungkan niat melanjutkan kuliah.
Menurut Eduart, hingga kini pihaknya masih mendata jumlah pasti peserta tahun 2026 yang batal registrasi karena kendala biaya. Pendataan baru dapat dilakukan secara utuh setelah seluruh proses seleksi mandiri selesai.
“Yang pasti dugaan kita sementara itu dikarenakan pendaftar melalui jalur KIP Kuliah misalnya, itu yang dijatakan lulus misalnya 60.000 orang, tetapi yang eligible ke KIP Kuliah-nya 30.000. Ada 30.000 lagi yang tidak mendapatkan beasiswa,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, peserta yang tidak memperoleh KIP Kuliah umumnya berasal dari keluarga yang masuk kelompok desil 5 ke atas sehingga tidak memenuhi syarat penerima bantuan.
Meski demikian, menurut Eduart, PTN tetap melakukan verifikasi kemampuan ekonomi calon mahasiswa. Jika terbukti tidak mampu, mereka tetap bisa memperoleh Uang Kuliah Tunggal (UKT) kategori terendah.
“Kalau memang dia benar-benar tidak mampu, maka dia akan mendapatkan kategori 1, yaitu yang sebesar Rp 0 sampai Rp 500.000, tetapi bedanya dia kan tidak mendapatkan biaya hidup seperti beasiswa KIP Kuliah lainnya,” jelasnya.
Ia juga menyebut hingga saat ini belum ada laporan signifikan bahwa peserta membatalkan registrasi semata-mata karena biaya kuliah.
“Sampai sejauh ini kita belum mendapatkan keluhan yang cukup berarti di perguruan tinggi negeri bahwasannya peserta itu tidak mendaftar ulang dikarenakan biaya,” katanya.
Puan Minta Evaluasi Menyeluruh
Melihat berbagai persoalan tersebut, Puan mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan mahasiswa baru.
“Harus ada evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru. Pemerintah harus bisa memetakan, ada di mana missed yang menyebabkan banyak peserta yang sudah lolos PTN memilih tidak lanjut ke proses berikutnya,” ujarnya.
Menurutnya, apabila penyebab utama peserta mundur adalah keterbatasan ekonomi, maka persoalan tersebut tidak lagi berada pada proses seleksi, melainkan pada kesinambungan kebijakan pendidikan nasional.
“Maka evaluasi menyeluruh terhadap mata rantai transisi dari proses seleksi menuju perkuliahan menjadi langkah penting yang harus dilakukan,” tegas mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.
Puan juga mendorong sinkronisasi antara kuota penerimaan mahasiswa dengan kuota penerima KIP Kuliah, penyederhanaan proses verifikasi bantuan pendidikan, hingga penguatan layanan pendampingan bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Selain itu, ia meminta pemerintah bersama panitia SNPMB membangun sistem pelacakan nasional terhadap peserta yang tidak melanjutkan registrasi agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan data penyebab yang terukur.
“Sehingga setiap keputusan kebijakan berikutnya benar-benar didasarkan pada penyebab yang terukur. Dengan demikian, intervensi Pemerintah dapat lebih tepat sasaran,” ujar Puan.
Menurutnya, investasi terbesar bangsa bukan hanya memastikan siswa lolos seleksi masuk perguruan tinggi, tetapi memastikan mereka benar-benar dapat mengenyam pendidikan hingga selesai.
“Yang jauh lebih menentukan adalah kemampuan negara memastikan bahwa setiap anak bangsa yang telah memperoleh kesempatan belajar benar-benar dapat menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan potensi mereka,” pungkasnya. (*/Rel)
