JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Wacana penggabungan Partai NasDem dengan Partai Gerindra menuai bantahan dari elite NasDem. Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menegaskan, tidak ada rencana merger, melainkan gagasan pembentukan political block atau blok politik.
Menurut Willy, istilah merger yang beredar di publik tidak tepat dan menunjukkan kekeliruan dalam memahami konsep politik.
“Apa yang ditawarkan oleh seorang Surya Paloh adalah Political Block. Blok politik, bukan merger,” ujar Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Ia bahkan mengkritik keras penggunaan istilah tersebut, yang dinilainya mencerminkan minimnya pemahaman literatur politik.
“Ini orang yang membahas ini miskin, saya katakan, miskin literatur politiknya. Maka dia pakai istilah merger,” kata dia.
Willy menilai narasi merger justru berpotensi mendiskreditkan kedua partai. Ia menegaskan, dalam sistem politik Indonesia, istilah yang umum digunakan adalah koalisi, namun itu pun memiliki batasan dalam konteks sistem presidensial.
“Pemerintahan koalisi itu dikenal di dalam parlementer. Nih, baca, iqra’ makanya. Nah, apa yang ditawarkan oleh seorang Surya Paloh adalah Political Block. Blok politik, bukan merger,” ujarnya.
Ia menjelaskan, political block merupakan bentuk rekayasa politik untuk membangun kekuatan bersama berbasis visi dan gagasan, bukan sekadar kerja sama transaksional.
“Nah, kita membutuhkan sebuah Political Block yang solid dari atas sampai ke bawah. Gitu Bos. Pemahamannya jangan merger dong,” ucapnya.
Bukan konsep baru dalam sejarah politik Indonesia
Willy menambahkan, konsep blok politik bukan hal baru. Ia mencontohkan sejumlah praktik serupa dalam sejarah politik Indonesia, termasuk pada era Presiden pertama RI Soekarno melalui Front Nasional dengan konsep Nasakom.
“Satu dulu Bung Karno menamakan ketika dia mengeluarkan dekrit itu namanya Front Nasional yang bernama Nasakom itu. Yang kedua Golongan Karya itu sebelumnya Sekber Golkar. Itu Political Block,” kata Willy.
Ia juga menyinggung sejarah fusi partai pada masa Orde Baru, namun menekankan bahwa hal itu berbeda karena didorong oleh kekuasaan negara.
“Kita pernah punya tradisi fusi kepartaian, tapi itu di-drive dari atas oleh kekuasaan. Penggabungan partai hanya dua: partai-partai Islam menjadi PPP, partai-partai nasionalis menjadi PDI,” tuturnya.
Saan: Belum ada pembahasan serius
Senada dengan Willy, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menyebut hingga kini belum ada pembahasan khusus terkait penggabungan dengan Gerindra.
“Kita bahkan belum, belum ada hal yang khusus terkait dengan fusi itu. Dan saya yakin di apa tempat lain juga sama. Karena kita sekarang masih fokus mengonsolidasikan apa internal kita,” ujar Saan.
Ia mengaku terkejut dengan mencuatnya isu tersebut, termasuk kabar pertemuan antara Ketua Umum NasDem Surya Paloh dengan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Secara persis saya enggak paham ya karena kan kalaupun terjadi pertemuan saya kan enggak ikut. Apa agendanya saja kan tidak tahu,” kata dia.
Meski demikian, Saan menilai wacana tersebut sebagai hal yang wajar dalam dinamika politik. Ia mengingatkan bahwa realisasi penggabungan partai bukan perkara sederhana.
“Dan sekali lagi ide gagasan wacana terkait dengan fusi itu hal yang biasa sebagai sebuah wacana sebagai sebuah ide sebagai sebuah gagasan. Tinggal nanti bagaimana ketika dikontekstualisasikannya banyak hal yang perlu dipikirkan,” ujarnya.
Relasi lama Paloh–Prabowo
Terkait pertemuan antara Surya Paloh dan Prabowo, Willy menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang lumrah. Ia mengungkapkan keduanya memiliki hubungan panjang dan kerap berdiskusi secara mendalam.
“Wajar saja dua sahabat bertemu. Ketika pertama kali Pak Prabowo datang ke Gondangdia (NasDem Tower), kami diskusi enam jam tentang banyak hal,” ujarnya.
Menurut Willy, pertemuan tersebut mencerminkan komunikasi politik yang terbuka dan setara antar elite, bukan indikasi adanya rencana merger seperti yang berkembang di publik.
Di tengah ramainya isu, NasDem menegaskan bahwa gagasan yang diusung adalah membangun blok politik yang solid, bukan peleburan partai. (*/Rel)
