JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Wacana penggabungan Partai NasDem dan Partai Gerindra mencuat ke ruang publik dan memantik beragam respons dari elite politik. Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, mengaku terkejut dengan munculnya isu tersebut, sekaligus menegaskan bahwa dalam terminologi politik, istilah yang tepat adalah “fusi”, bukan merger atau akuisisi.
“Ya, ini juga saya baru kaget juga ya. Baru apa, mencuat terkait dengan soal isu fusi ya. Dalam bahasa politik itu kan fusi ya, bukan merger, bukan akuisisi ya. Apa Gerindra, NasDem,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Saan mengingatkan bahwa konsep fusi bukan hal baru dalam sejarah politik Indonesia. Ia merujuk pada peristiwa penyederhanaan partai politik pada era 1970-an.
“Nah kita kan dulu juga tahun 73-an, kan juga ada fusi. Dari sekian banyak partai menjadi tiga partai. Itu tahun 73,” ujarnya.
Meski demikian, Saan menilai bahwa wacana tersebut masih sebatas ide yang wajar dibicarakan. Ia menekankan bahwa realisasi fusi di era sekarang tidak bisa disamakan dengan konteks masa lalu.
“Dan sebagai sebuah ide, sebagai sebuah gagasan, tentu apa, ya, dipertimbangkan atau dipikirkan kan menjadi hal yang biasa. Tapi juga terkait dengan apa, isu itu, banyak hal. Kalau tahun 73, situasi dan konteks kebangsaannya kan memang apa ya, apa iklimnya, situasinya, konteksnya mungkin memungkinkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti sejumlah faktor krusial yang harus dipertimbangkan jika wacana tersebut ingin diwujudkan. Menurutnya, perbedaan ideologi, identitas, dan eksistensi partai menjadi tantangan utama dalam proses fusi.
“Misalnya terkait dengan soal konteks ideologi, konteks identitas, eksistensi partai,” ucap Saan.
“Karena membangun atau mendirikan partai itu, para pendiri partai masing-masing, tentu punya idealisme, punya ide, punya gagasan, ideologi dalam konteks yang berbeda-beda,” lanjutnya.
Ia kembali menegaskan bahwa aspek-aspek tersebut tidak bisa diabaikan dalam setiap pembahasan serius mengenai fusi partai.
“Ideologi, identitas, eksistensi masing-masing partai dengan semangat, motivasi, dan filosofi membangun partai masing-masing. Itu, itu juga, apa, ee, apakah itu masih nanti apa, menjadi pertimbangan semua,” katanya.
“Jadi sekali lagi sebagai sebuah ide atau wacana ya atau gagasan, itu hal yang biasa saja. Tapi ketika kita mau apa, wujudkan, banyak hal yang harus dipikirkan ya. Harus dipikirkan, harus didiskusikan, harus direncanakan,” tandas Saan.
Di sisi lain, suasana berbeda justru terlihat dalam rapat Komisi XIII DPR yang membahas RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, menyelipkan humor terkait isu tersebut di tengah jalannya rapat.
Saat mempersilakan perwakilan fraksi berbicara, Willy melontarkan candaan yang langsung memancing tawa peserta.
“Kita lanjut ke Gerindra atau NasDem dulu. Atau mau merger NasDem dengan Gerindra? Karena duduknya udah sebelahan,” ujarnya.
Candaan itu tidak berhenti di situ. Willy kembali berkelakar dengan menggambarkan komunikasi kedua partai sebagai “sahut-menyahut” antara dua lokasi yang identik dengan pusat aktivitas politik masing-masing.
“Lanjut sebelahnya, sahut menyahut dari Gondangdia ke Brawijaya. Eh, dari Gondangdia ke Kertanegara,” ucapnya.
Gondangdia merujuk pada kantor pusat Partai NasDem di Jakarta Pusat, sementara Kertanegara dikenal sebagai kediaman Ketua Umum Partai Gerindra yang kerap menjadi titik pertemuan elite politik.
Meski bernada ringan, momen tersebut mencerminkan dinamika hubungan antarpartai yang cair. Humor menjadi ruang jeda di tengah pembahasan serius, sekaligus menggambarkan bagaimana komunikasi politik tidak selalu berlangsung dalam suasana formal.
Wacana fusi sendiri sebelumnya mencuat setelah adanya laporan mengenai pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra dan Ketua Umum Partai NasDem, yang disebut membahas kemungkinan penggabungan kedua partai. Hingga kini, isu tersebut masih berada pada tahap spekulasi dan belum mengarah pada keputusan politik yang konkret. (*/Rel)
