PADANG, ALINIANEWS.COM — Progres pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Sumatera Barat hingga 9 April 2026 baru mencapai 391 unit atau 62 % dari total target yang telah ditetapkan. Capaian ini masih tertinggal signifikan dibandingkan Provinsi Riau yang telah berhasil merealisasikan 671 unit SPPG atau 99% dari target pembangunan.
Kondisi ini menjadi perhatian serius berbagai pihak, mengingat SPPG merupakan tulang punggung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional.
Tidak hanya itu, kondisi pembangunan Dapur SPPG untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di Sumatera Barat juga menunjukkan capaian yang jauh dari target. Dari total 41 titik yang telah ditetapkan oleh BGN, hingga saat ini baru 6 titik (14 %) yang menunjukkan progres pembangunan, yaitu berada di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Solok Selatan, sementara selebihnya belum menunjukkan aktivitas nyata di lapangan.
Kepala KPPG Pekanbaru, Dr. Syartiwdya dengan wilayah kerja Riau, Sumbar dan Kepri, dalam keterangannya menghimbau kepada seluruh Mitra (Yayasan) yang telah mendapatkan kepercayaan dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menuntaskan pembangunan SPPG.
“Kami mengimbau seluruh Mitra agar menunjukkan komitmen nyata dengan mempercepat penyelesaian pembangunan SPPG. Ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi bagian dari upaya besar meningkatkan kualitas gizi generasi bangsa, khususnya di Sumatera Barat,” tegasnya.
Sementara itu, Drs. H. Marlis, MM, selaku Ketua DPW HMD GEMAS (Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas) Provinsi Sumatera Barat, menyoroti adanya persoalan serius dalam pelaksanaan di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak titik lokasi SPPG yang telah ditetapkan oleh BGN dan bahkan telah masuk tahap persiapan, namun tidak menunjukkan progres pembangunan sama sekali.
Lebih memprihatinkan, menurutnya, terdapat indikasi bahwa sejumlah oknum Mitra justru menjadikan titik lokasi tersebut sebagai komoditas bisnis dengan cara diperjualbelikan kepada pihak lain dengan nilai berkisar antara Rp250 juta hingga Rp300 juta.
“Praktik seperti ini jelas merusak dan mencederai semangat serta misi besar Program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan hanya persoalan administratif, tetapi sudah masuk pada pelanggaran moral dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat luas,” ujar Marlis.
Ia juga menegaskan bahwa lambannya progres pembangunan, khususnya di wilayah 3T, merupakan sinyal kuat adanya persoalan serius dalam tata kelola penetapan dan pengawasan Mitra.
“Wilayah 3T seharusnya menjadi prioritas utama, bukan justru tertinggal paling jauh. Fakta bahwa sebagian besar titik masih ‘di atas langit’ menunjukkan lemahnya eksekusi di lapangan. Ini harus segera dibenahi secara menyeluruh,” tambahnya.
Atas dasar itu, DPW HMD GEMAS Sumatera Barat secara tegas meminta kepada BGN untuk segera melakukan evaluasi total terhadap seluruh titik lokasi SPPG yang tidak menunjukkan aktivitas pembangunan.
Selain itu, Marlis juga mendorong agar dilakukan langkah rollback atau pencabutan penetapan lokasi terhadap Mitra yang tidak menjalankan kewajibannya, serta mengalihkan kesempatan tersebut kepada pihak lain yang benar-benar memiliki kapasitas dan komitmen untuk menuntaskan pembangunan.
“Kami meminta BGN bertindak tegas dan cepat. Jangan sampai program strategis nasional ini terhambat hanya karena ulah segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab. Sumatera Barat harus mampu mengejar ketertinggalan dan menjadi bagian dari keberhasilan nasional,” tutupnya.
Dengan adanya langkah evaluasi dan penertiban yang tegas, diharapkan percepatan pembangunan SPPG di Sumatera Barat, termasuk di wilayah 3T, dapat segera terwujud sehingga manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat, khususnya generasi muda sebagai penerima manfaat utama. (*/Redaksi)
