JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menilai upaya untuk mendamaikan konflik antara Amerika Serikat–Israel dan Iran bukan perkara mudah. Meski demikian, ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan kesiapan Indonesia untuk memediasi ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Menurut JK, pendekatan diplomatik seharusnya juga diarahkan kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengingat serangan terhadap Iran dilakukan oleh pihak tersebut.
“Saya kira tentu niat baik, bagus. Tapi kalau mendamaikan dalam perang begini tidak mudah. Justru yang harus diberikan, dikunjungi, Trump, karena dia menyerang,” kata JK saat ditemui di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (5/3) malam.
JK juga menilai forum Board of Peace (BOP) yang dibentuk oleh Trump dan melibatkan Amerika Serikat, Israel, serta Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai jalur diplomasi untuk mendorong perdamaian.
“Bagaimana mempergunakan Board of Peace itu menjadi perdamaian. Jadi pemerintah Indonesia sebaiknya minta agar dipergunakan Board of Peace itu untuk kedamaian,” ujarnya.
Sebelumnya, JK turut menghadiri undangan Presiden Prabowo Subianto bersama para mantan presiden, mantan wakil presiden, serta mantan Menteri Luar Negeri dalam sebuah pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (3/3).
Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis nasional, termasuk perkembangan situasi geopolitik global yang tengah memanas.
“Ya (membahas) bagaimana keadaan negara, dijelaskan bagaimana kebijakan keadaan negara,” kata JK mengenai isi pertemuan tersebut.
Ia menambahkan bahwa situasi di Iran juga menjadi salah satu topik yang disinggung dalam diskusi tersebut.
“Ya, itu tentu, tentu kita mengharapkan ya untuk memberikan simpatilah kepada Iran,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memfasilitasi dialog di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Melalui pernyataan resmi di akun X @Kemlu_RI pada Sabtu (28/2), disebutkan bahwa Prabowo bahkan siap melakukan perjalanan ke Teheran jika kedua pihak menyetujui langkah mediasi tersebut.
“Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,” demikian pernyataan yang dikutip dari akun tersebut.
Sementara itu, Presiden Prabowo juga mengundang Jusuf Kalla untuk menghadiri acara buka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis sore, 5 Maret 2026. JK diundang dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia.
“Pak JK diundang dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana, Nusron Wahid, yang juga menghadiri acara tersebut di Istana Kepresidenan.
Selain JK, sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam turut diundang, di antaranya Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Iskandar dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Para pengasuh pondok pesantren besar juga ikut menghadiri agenda tersebut.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani mengatakan Presiden kemungkinan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdiskusi dengan para tokoh ormas Islam, termasuk terkait posisi Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace.
Menurut Muzani, Prabowo ingin mendengar berbagai pandangan dari para pemimpin masyarakat terkait isu tersebut.
“Sehingga besok juga bagian dari upaya itu, presiden ingin mendengarkan pandangan-pandangan meskipun juga presiden nanti akan menyampaikan pandangan beliau tentang, cara pandangan beliau terhadap persoalan ini (Board of Peace),” kata Muzani pada Rabu (4/3).
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga pernah mengundang sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 3 Februari 2026. Pertemuan itu membahas keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian serta implikasinya terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Sejumlah pimpinan ormas Islam hadir dalam forum tersebut, di antaranya Pengurus Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan tersebut menjadi forum bagi Presiden untuk menjelaskan pertimbangan pemerintah dalam bergabung dengan Dewan Perdamaian.
“Saya kira pertemuan siang ini juga menjadi kesempatan bagi Bapak Presiden untuk menyampaikan poin-poin tersebut dengan harapan bisa dimengerti oleh semua pihak,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, 3 Februari 2026. (*/Rel)
