JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa pola operasi tangkap tangan (OTT) saat ini semakin kompleks seiring berkembangnya modus tindak pidana korupsi. Jika sebelumnya praktik suap dilakukan secara terang-terangan, kini para pelaku menggunakan skema berlapis atau layering untuk menyamarkan aliran transaksi.
Hal itu disampaikan Setyo saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
“Sekarang prosesnya sudah beralih, modusnya sudah berubah. Kalau dulu mungkin secara langsung, face to face, mereka bertemu ada serah terima secara fisik. Tapi sekarang menggunakan layering,” kata Setyo.
Ia menjelaskan, OTT yang dilakukan KPK umumnya berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan tertutup. Dari proses itulah, penyidik menentukan langkah penindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat.
“Nah dari proses penyelidikan tertutup itu lah, kemudian terhadap pelaku yang tertangkap tangan itu kami lakukan penindakan atau proses,” ujarnya.
Setyo menuturkan, perubahan modus tersebut membuat proses pengungkapan perkara menjadi jauh lebih kompleks. Karena itu, KPK memaksimalkan waktu 1×24 jam setelah OTT untuk menelusuri seluruh rangkaian peristiwa dan pihak yang terlibat.
“Sehingga dalam kesempatan 1×24 jam, itulah yang kami maksimalkan untuk bisa mengungkap semua proses yang sudah terjadi,” ucapnya.
Ia menegaskan, seseorang yang terjaring OTT tidak selalu tertangkap saat transaksi berlangsung. Penetapan tersangka bisa dilakukan berdasarkan rangkaian perbuatan serta alat bukti yang saling berkaitan.
“Dan ada bukti-bukti lain yang bisa mendukung bahwa yang bersangkutan, meskipun tidak secara langsung tertangkap tangan, tapi merupakan satu bentuk rangkaian dalam perbuatan tersebut,” jelas Setyo.
Dalam kesempatan yang sama, Setyo juga merespons pernyataan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel, yang menyinggung nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai pihak yang disebut-sebut bakal menjadi target selanjutnya.
Menurut Setyo, KPK tidak pernah menetapkan target tertentu dalam penegakan hukum.
“Kami ini tidak pernah memberikan atau menargetkan mana ini-itu dan sebagainya, nggak ada. Yang kami lakukan murni berdasarkan pengaduan dan laporan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh informasi yang masuk ke KPK terlebih dahulu melalui proses penelaahan sebelum ditindaklanjuti dalam bentuk penyelidikan.
“Informasi itu kami olah, kami telaah, kemudian kami tindak lanjuti dalam bentuk penyelidikan tertutup,” ujarnya.
Terkait pernyataan Noel di luar persidangan, Setyo memilih untuk bersikap hati-hati. Ia menilai pernyataan tersebut harus dilihat dalam konteksnya dan tidak bisa dijadikan dasar penilaian hukum.
“Kalau itu di luar konteks persidangan, ya siapa pun bisa menyampaikan apa saja. Tapi bagi kami, yang paling penting adalah fakta dalam proses hukum,” katanya.
Sebelumnya, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (26/1), Noel sempat menyinggung nama Purbaya Yudhi Sadewa dan menyebut adanya “pesta” yang terganggu.
“Pesan nih buat Pak Purbaya. Hati-hati, Pak Purbaya. Saya dapat informasi A1, Pak Purbaya akan ‘di-Noel-kan’,” kata Noel saat persidangan.
Ia juga menyebut adanya pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu.
“Siapa pun yang mengganggu pesta para bandit-bandit ini, mereka akan melepaskan anjing liar,” ujarnya.
Noel sendiri saat ini tengah menjalani proses hukum terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, dengan nilai mencapai Rp3 miliar. (*/Rel)
