JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi keras kritik sejumlah ekonom terhadap pencalonan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Menurutnya, kritik tersebut lebih didorong rasa iri ketimbang alasan substansial.
“Dia iri, mungkin dia pikir harusnya dia yang ke BI, ekonomnya,” kata Purbaya kepada wartawan di kawasan Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026).
Pencalonan Thomas—yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto—menuai sorotan karena dinilai berpotensi mengganggu independensi bank sentral. Apalagi, Thomas saat ini masih menjabat Wakil Menteri Keuangan dan memiliki latar belakang politik.
Namun, Purbaya menilai kekhawatiran tersebut berlebihan. Ia meyakini Thomas akan bersikap profesional dan independen jika nantinya resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur BI.
“Nanti kalau orangnya ke sana, Pak Thomas pasti lebih independen, lebih bebas. Pasti dia nggak akan di Gerindra lagi, kalau dugaan saya ya,” ujar Purbaya.
Ia juga menegaskan bahwa keputusan di Bank Indonesia tidak ditentukan oleh satu orang saja.
“Dewan Gubernur itu bukan satu orang. Ada tujuh. Nggak mungkin satu orang menguasai semuanya. Keputusan diambil lewat musyawarah,” jelasnya.
Tegaskan Tidak Ada Intervensi Pemerintah
Purbaya menambahkan, selama ini hubungan pemerintah dengan Bank Indonesia berjalan dalam koridor kerja sama, bukan intervensi.
“Selama ini kan cuma sinergi ke arah yang lebih bagus. Kalau itu disebut intervensi, ya bukan begitu. Yang penting tidak ada tekanan dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa independensi BI tetap terjaga meski koordinasi dilakukan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
“Kalau independensi nggak ada hubungannya. Selama tidak ada intervensi langsung, dan itu tidak pernah terjadi,” katanya.
Kritik dari Ekonom: Dinilai Ganggu Independensi BI
Sebelumnya, kritik keras datang dari Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira. Ia menilai posisi Deputi Gubernur BI seharusnya diisi oleh pejabat karier internal BI, bukan figur dari luar.
“Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI adalah kemunduran pascareformasi 1998. Jabatan itu seharusnya diisi oleh orang yang paham betul kebijakan moneter,” ujar Bhima.
Menurutnya, masuknya figur politik ke BI bisa mencederai independensi bank sentral.
“Ini seperti intervensi fiskal ke moneter. Citra independensi BI bisa memburuk dan rupiah berpotensi melemah karena kehilangan kepercayaan investor,” tambahnya.
Senada, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin juga menilai posisi BI saat ini sudah cukup tertekan akibat kebijakan burden sharing.
“Jika benar terjadi pertukaran jabatan antara Deputi Gubernur BI dan Wamenkeu, persepsi publik terhadap independensi BI akan semakin jatuh,” ujarnya.
Pakar: Transparansi dan Etika Jadi Kunci
Sementara itu, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai kehadiran Thomas di BI masih bisa diterima sepanjang memenuhi prinsip independensi.
“Relasi keluarga dan latar politik memang sensitif. Karena itu harus ada pemutusan afiliasi, disiplin etika, dan transparansi dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Menurutnya, independensi BI tetap bisa terjaga selama Dewan Gubernur bekerja secara kolektif dan menjunjung tinggi profesionalisme.
“Kalau itu dijaga, Thomas justru bisa membantu memulihkan kepercayaan pasar, bukan sebaliknya,” pungkas Syafruddin. (*/Rel)
