JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Manik Marganamahendra, mengungkap realitas mahalnya biaya politik dalam Pemilihan Umum (Pemilu), khususnya untuk memperebutkan kursi DPRD DKI Jakarta. Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, seorang calon anggota legislatif (caleg) bisa menghabiskan dana hingga Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar hanya untuk meraih satu kursi.
Pernyataan itu disampaikan Manik saat menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (25/1/2026).
“Banyak yang bilang katanya di Jakarta untuk duduk satu kursi saja di Jakarta itu bisa Rp 5 miliar sampai dengan Rp 10 miliar katanya gitu, Rp 5 M sampai dengan Rp 10 M,” ujar Manik.
Namun, Manik menegaskan bahwa dirinya tidak menempuh jalan tersebut saat maju sebagai caleg pada Pemilu 2024. Ia mengaku hanya mengeluarkan dana sekitar Rp 200 juta, yang digunakan murni untuk keperluan kampanye.
“Itu pun juga bukan uang ‘beli kepala’ gitu ya, beli kepala orang untuk ‘ayo kamu bantuin saya di sini terus akhirnya nyoblos saya’, dan lain sebagainya gitu ya. Itu bisa sampai 1.600 (suara),” tuturnya.
Meski demikian, Manik mengaku tidak mengetahui apakah dana yang ia keluarkan tergolong besar atau kecil. Ia justru mendengar cerita bahwa ada caleg lain yang menghabiskan hingga Rp 1 miliar hanya untuk memperoleh sekitar 1.000 suara.
Menurutnya, fenomena mahalnya biaya politik justru diciptakan oleh para politisi itu sendiri. Ia menilai banyak caleg yang tidak percaya diri dengan kapasitas dan gagasannya, sehingga memilih jalan pintas dengan mengandalkan uang.
“Jangan-jangan selama ini adalah para politisi ini tuh merasa insecure dengan dirinya sendiri, sehingga harus mengeluarkan uang banyak dan katakanlah gitu ya, di masyarakat uang yang beredar adalah semuanya tumpuk-tumpukan uang,” kata Manik.
Ia menekankan, seharusnya kontestasi politik diisi dengan adu gagasan, bukan adu logistik. Menurutnya, masyarakat semestinya memilih wakil rakyat berdasarkan ide, visi, dan solusi yang ditawarkan, bukan karena imbalan materi.
Lebih lanjut, Manik mengajak partai politik untuk melakukan refleksi internal, terutama di tengah wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kembali mengemuka. Sejumlah partai diketahui mendorong pilkada dipilih melalui DPRD dengan alasan tingginya biaya politik.
Manik mempertanyakan alasan tersebut dan menilai bahwa partai politik justru perlu berkaca apakah selama ini mereka turut menciptakan sistem politik yang mahal.
“Ya kita mungkin harus melihat ke diri kita sendiri sebagai bentuk refleksi dari institusi yang seharusnya memberikan edukasi politik. Apakah selama ini kita yang kemudian menciptakan sistem mahal untuk calon-calon kepala daerah itu sendiri ataupun caleg dan lain sebagainya,” ujarnya.
Ia pun menegaskan pentingnya pendidikan politik yang sehat agar masyarakat tidak lagi terjebak dalam praktik politik uang, sekaligus mendorong lahirnya pemimpin yang benar-benar berintegritas. (*/Rel)
