JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Polemik pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB/Whoosh) masuk agenda serius pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pembahasan khusus soal beban utang Whoosh dalam rapat terbatas (ratas) yang melibatkan sejumlah menteri terkait, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu malam (29/10/2025).
“Polemik utang Whoosh akan dibahas khusus dengan Presiden. Akan ada rapat terbatas khusus membahas hal itu,” ujar Airlangga singkat usai rapat kabinet.
Detail waktu dan daftar undangan ratas itu belum diumumkan resmi. “Itu nanti dibahas khusus,” kata Airlangga menutup pernyataannya. Meski demikian, urgenitas masalah tersebut terlihat jelas: utang proyek yang besar dan perdebatan publik soal siapa yang harus menanggung beban menjadi perhatian pusat.
Sebelumnya, Isu utang memanas setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tidak akan menanggung utang Whoosh lewat APBN. Menurut Purbaya, kewajiban pembayaran sebaiknya menjadi tanggung jawab PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan lembaga pembiayaan terkait, bukan kas negara.
“APBN tidak bisa terus-menerus menanggung utang proyek. Proyek Whoosh harus dikelola secara bisnis oleh BPI dan PT KCIC,” kata Purbaya beberapa waktu lalu.
Di sisi lain, kalangan pendukung proyek menekankan manfaat sosial-ekonomi yang ditimbulkan Whoosh. Ketua DPP Pro Jokowi Budi Arie Setiadi menyatakan proyek ini bukan semata soal profit. “Yang dicari dari transportasi ini bukan profit, tetapi benefit apa keuntungannya bagi masyarakat,” ujarnya, menyoroti efek berganda seperti penurunan emisi dan peningkatan mobilitas.
Ratas: Hitung Ulang Angka dan Susun Opsi Pembayaran
Sumber pemerintahan menyebut ratas yang sudah dilakukan membahas langkah konkret: menghitung ulang nilai utang, menyiapkan skenario restrukturisasi, serta menginventarisasi opsi seperti perpanjangan tenor atau penjadwalan ulang pembayaran. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi hal ini dan menyebut pemerintah sedang mencari skema terbaik.
“Termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran,” kata Prasetyo, Kamis (30/10/2025).
Dalam ratas itu, Presiden meminta Menko Ekonomi Airlangga, Menkeu Purbaya, dan CEO Danantara Rosan Roeslani menghitung ulang detail kewajiban dan menyiapkan opsi-opsi negosiasi. “Ya, Pak Airlangga, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara, diminta untuk… menghitung lagi detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta, misalnya perpanjangan masa pinjaman, itu bagian nanti dari skenario-skenario skema yang terbaik,” ujar Prasetyo.
Negosiasi ke China dan Batas Waktu Penyelesaian
Pemerintah juga menyiapkan tim negosiasi untuk menemui kreditur di China. Pernyataan dari pihak Danantara menyebut negosiasi akan membahas jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan term pinjaman sebagai titik tawar. Opsi perpanjangan tenor dan penyesuaian bunga menjadi bagian yang akan diperjuangkan dalam pembicaraan bilateral.
Sementara itu, berbagai pihak masih berdebat soal pembiayaan. Ada yang berargumen biaya operasional Whoosh bisa ditopang oleh pendapatan operasional seiring waktu; ada pula yang mengingatkan beban cicilan dan bunga pinjaman yang sangat besar sehingga butuh solusi struktural.
Kasus Whoosh mempertemukan dua fakta: dari sisi operasional proyek dinilai berhasil mempercepat perjalanan dan menarik penumpang namun dari sisi pembiayaan muncul tekanan utang yang harus dikelola. Tekanan ini memaksa pemerintah mencari keseimbangan antara menjaga kesehatan fiskal dan mempertahankan nilai tambah sosial-ekonomi proyek. (*/Rel)
