JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Amerika Serikat resmi menarik diri dari 66 organisasi internasional setelah Presiden Donald Trump menandatangani memorandum penarikan dukungan terhadap puluhan entitas global tersebut. Kebijakan ini diambil karena organisasi-organisasi itu dinilai tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat.
Dilansir AFP, Kamis (8/1/2026), memorandum tersebut ditandatangani Trump pada Rabu (7/1). Gedung Putih menyebutkan, keputusan itu memerintahkan Amerika Serikat untuk keluar dari 66 organisasi internasional yang dianggap “tidak lagi melayani kepentingan Amerika.”
“Perintah tersebut melibatkan 31 organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan 35 entitas non-PBB,” demikian pernyataan Gedung Putih. Namun, pemerintah AS belum merinci secara terbuka daftar lengkap organisasi yang ditinggalkan.
Meski demikian, laporan AFP menyebutkan salah satu organisasi yang terdampak merupakan badan ilmiah internasional utama di bawah naungan PBB yang berperan penting dalam penilaian pemanasan global dan isu perubahan iklim.
Langkah ini mempertegas sikap pemerintahan Trump yang sejak awal masa jabatan keduanya kembali menarik Amerika Serikat dari berbagai lembaga multilateral. Pada hari pertama menjabat kembali sebagai Presiden AS, Trump juga telah menarik Washington keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Mengacu pada pernyataan resmi Gedung Putih yang dirilis Selasa (21/1/2025), Trump menggunakan kewenangannya sebagai Presiden berdasarkan Konstitusi dan hukum Amerika Serikat untuk menarik diri dari WHO. Ia menilai lembaga tersebut gagal menangani pandemi COVID-19 yang muncul pada 2020.
“Amerika Serikat menyadari penarikan diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada tahun 2020 karena kesalahan organisasi tersebut dalam menangani pandemi COVID-19 yang muncul di Wuhan, Tiongkok, dan krisis kesehatan global lainnya,” bunyi pernyataan Gedung Putih.
Penarikan AS dari puluhan organisasi internasional ini juga dilaporkan oleh The Associated Press. Disebutkan, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menangguhkan partisipasi dan pendanaan AS terhadap 35 organisasi non-PBB serta 31 entitas yang berafiliasi dengan PBB.
Keputusan itu diambil setelah Trump menginstruksikan pemerintahannya untuk meninjau ulang seluruh keterlibatan dan dukungan Amerika Serikat terhadap organisasi internasional, termasuk lembaga-lembaga di bawah payung PBB.
Mayoritas organisasi yang ditinggalkan merupakan lembaga, komisi, dan panel penasihat yang berkaitan dengan isu perubahan iklim, ketenagakerjaan, serta agenda multilateral lain yang oleh pemerintahan Trump dinilai mendorong kebijakan diversitas dan inisiatif “woke”.
Dalam pernyataan resminya, Departemen Luar Negeri AS menyebut banyak organisasi internasional tersebut dianggap bermasalah.
“Redundan dalam ruang lingkupnya, dikelola dengan buruk, tidak perlu, boros, dijalankan secara buruk, dipengaruhi oleh kepentingan aktor yang menjalankan agenda sendiri yang bertentangan dengan kepentingan kita, atau merupakan ancaman bagi kedaulatan, kebebasan, dan kemakmuran umum negara kita,” demikian pernyataan Departemen Luar Negeri AS.
Di antara organisasi yang akan ditinggalkan AS tercatat Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), perjanjian internasional yang menjadi fondasi negosiasi iklim global, termasuk Perjanjian Paris. Penarikan dari UNFCCC dinilai konsisten dengan sikap Trump yang menolak agenda iklim internasional dan sebelumnya telah menarik AS dari Perjanjian Paris.
Selain itu, salah satu badan PBB yang menangani isu populasi global juga turut terdampak. Lembaga tersebut selama ini menyediakan dukungan kesehatan reproduksi dan layanan terkait di berbagai negara, program yang kerap menuai kritik dari kalangan konservatif di Amerika Serikat.
Keputusan terbaru ini menjadi kelanjutan dari tren kebijakan pemerintahan Trump yang skeptis terhadap multilateralisme. Sebelumnya, Amerika Serikat juga telah keluar dari sejumlah lembaga global lain, termasuk WHO serta beberapa badan PBB yang bergerak di bidang hak asasi manusia dan bantuan internasional, karena dianggap tidak selaras dengan kepentingan nasional AS. (*/Rel)
