ALINIANEWS.COM (Jakarta) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah. Ia menilai, anggaran daerah lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan rapat dan studi banding yang tidak produktif, dibandingkan untuk program yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kritik ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024). Tito membeberkan bahwa ketidakefisienan ini tidak hanya menghambat pelaksanaan program pemerintah pusat, tetapi juga merugikan masyarakat secara langsung.
Sebagai contoh, Tito menyebut anggaran sebesar Rp10 miliar yang dialokasikan untuk program penanganan stunting. Namun, dari jumlah tersebut, hanya Rp2 miliar yang benar-benar sampai kepada masyarakat dalam bentuk makanan bergizi untuk ibu hamil dan anak-anak di bawah usia dua tahun.
“Anggaran Rp10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding, dan lain-lain memakan Rp6 miliar. Yang benar-benar jadi makanan untuk ibu-ibu hamil dan anak-anak hanya Rp2 miliar. Sisanya Rp2 miliar lagi digunakan untuk evaluasi. Jadi, yang masuk ke perut rakyat hanya Rp2 miliar,” ungkap Tito.
Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran yang tidak proporsional ini adalah contoh nyata dari praktik pengelolaan APBD yang tidak efektif.
Dalam pidatonya, Tito juga meminta para kepala daerah untuk mengubah cara berpikir terkait pengelolaan anggaran. Ia menyoroti bahwa banyak kepala daerah masih terjebak dalam pola lama yang mengutamakan kegiatan seremonial atau administratif yang tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kepala daerah jangan dibohongi oleh Sekda atau BPKAD. Jujur-jujur saja, mindset-nya harus berubah. Kasihan rakyat,” ujar Tito dengan nada tegas.
Ia juga menyebut bahwa kementerian/lembaga di tingkat pusat telah memulai langkah efisiensi dengan memangkas anggaran perjalanan dinas hingga separuhnya.
“Dan sudah dikunci. Untuk kementerian/lembaga sudah dikunci oleh beliau. Kemarin sore jam 17.00 saya diskusi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) itu untuk perjalan dinas dikurangi separuh K/L,” katanya.
Tito menegaskan bahwa efisiensi anggaran daerah adalah langkah penting untuk mendukung program-program prioritas pemerintah pusat. Ia meminta Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperketat pengawasan terhadap penggunaan APBD di seluruh daerah.
“Jadi kita kasih lagi kegiatan-kegiatan lain, misalnya makan bergizi. Membuat perumahan di daerah itu bagi rakyat miskin ya nggak punya (anggaran lagi) dia. Dia memang uangnya nggak ada, mau digencet juga gimana nggak ada,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa alokasi anggaran yang tidak efisien dapat menghambat upaya pemerintah dalam mencapai target pembangunan nasional. “Kita punya banyak program bagus di tingkat pusat, tapi implementasinya di daerah sering kali terhambat karena pengelolaan anggaran yang buruk,” ujarnya.
Tito berharap pemerintah daerah dapat lebih fokus pada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Ia juga meminta kepala daerah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menyusun anggaran.
“Jangan jadikan anggaran hanya sebagai alat untuk memenuhi kepentingan birokrasi. Anggaran itu harus bisa menjawab kebutuhan rakyat,” pungkas Tito.
Dengan pernyataan tegas ini, Tito berharap pemerintah daerah bisa segera melakukan perbaikan dalam pengelolaan anggaran sehingga dana yang ada benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. (yc)
