JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera segera mempercepat pendataan rumah dengan kategori rusak berat. Langkah ini dinilai krusial agar korban bencana tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (huntara).
“Rakyat menunggu, mereka jangan terlalu lama juga tinggal di huntara. Mereka mengharapkan hunian tetap, maka kunci utama hunian tetap itu adalah data,” ujar Tito dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah untuk segera membentuk tim khusus guna mempercepat pendataan di lapangan.
“Saya mohon dengan segala hormat rekan-rekan bupati, wali kota, tolonglah bantu gubernur atau wakil gubernur, buatlah tim satgas, kecil saja atau apapun namanya untuk mendata yang rumahnya rusak berat dan hilang,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 37.000 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak. Dalam skema yang disiapkan, warga diberikan pilihan membangun rumah secara mandiri di lokasi asal, dengan syarat kawasan tersebut aman dari risiko bencana.
Untuk opsi ini, pemerintah pusat menyiapkan bantuan sebesar Rp60 juta per unit rumah yang akan disalurkan dalam dua tahap.
“Anda mau di tanah sendiri dengan Rp 60 juta, mau bangun sendiri boleh. Sehingga, dia sesuai seleranya, mau dia per desa, dengan anggaran sendiri tambahan dari keluarga monggo juga, atau dari pemerintah daerah yang mau bantu tambahan silakan juga sehingga lebih layak,” kata Tito.
Selain itu, pemerintah juga membuka opsi pembangunan huntap oleh negara melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan batas anggaran yang sama. Opsi relokasi ke kawasan permukiman baru berbasis komunitas juga disiapkan, dengan pemerintah daerah diminta segera menyiapkan lahan.
“Pak, kami mau tinggal di kompleks Pak, kami ada 100 orang, 75 orang kami maunya di kompleks saja. Pemda, segera siapkan tanahnya di mana dan perintah Presiden jelas, semua tanah milik negara termasuk juga yang punya BUMN itu bisa dipakai untuk prioritas bagi penyintas bencana,” ujarnya.
Meski skema pembangunan telah disiapkan, Tito mengakui proses di lapangan masih terhambat oleh lambatnya penyediaan data dari daerah.
“Yang mau membangunkan siap, tapi yang minta dibangunkan lambat-lambat. Nah, ini jadi sekali lagi kesempatan ini bagi saya sangat baik,” tuturnya.
Pemerintah saat ini tengah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi untuk tiga provinsi terdampak dalam jangka waktu tiga tahun dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp130 triliun.
“Nah, saya belum bisa menentukan berapa angka untuk huntap ini, karena saya lagi ngejar-ngejarin kepala daerah untuk menyerahkan data,” imbuh Tito.
Dorong Kolaborasi Antardaerah
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito juga menekankan pentingnya kolaborasi antar pemerintah daerah.
Ia menyebut sejumlah daerah yang relatif aman telah menyatakan komitmen untuk membantu wilayah terdampak.
“Dari update terakhir pagi ini, sudah ada tiga daerah yang membuat pernyataan komitmen untuk membantu wilayah terdampak, yaitu Simalungun, Asahan, dan Pematangsiantar,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden.
Menurut Tito, kolaborasi ini didorong oleh tambahan alokasi anggaran transfer daerah sebesar Rp10,6 triliun dari Presiden untuk percepatan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pemerintah pusat mengimbau daerah yang tidak terdampak langsung, namun menerima alokasi anggaran, untuk menyalurkan sebagian dananya sebagai hibah ke wilayah yang mengalami kerusakan berat.
“Kami harapkan daerah-daerah yang berat ini mereka punya tambahan anggaran supaya mereka bisa bekerja menyelesaikan masalah,” jelasnya.
Tito menambahkan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
“Proses ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, bukan hanya beberapa bulan, melainkan bisa mencapai dua-tiga tahun,” pungkasnya. (*/Rel)
