oleh YURNALDI, Pemred Alinianews.com
Penyelewengan dana negara, betapapun jumlahnya, adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik. Dugaan penyelewengan hampir Rp600 juta oleh salah satu oknum pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah alarm keras bahwa integritas birokrasi di daerah ini masih rentan disusupi moral yang bobrok.
Dan kini, seluruh perhatian publik tertuju kepada Bupati Dharmasraya, Anisa Suci Ramadhani, untuk membuktikan bahwa pemerintahan yang ia pimpin memang bersih dan berani menindak siapa pun yang mencederai kepercayaan rakyat.
Langkah awal Pemkab yang menonaktifkan pelaku dan membentuk tim investigasi gabungan dari Inspektorat dan BKPSDM adalah respons cepat yang patut diapresiasi. Namun itu belum cukup.
Ada tiga hal penting yang mesti segera dilakukan oleh Bupati Dharmasraya: Pertama, Tindak Tegas Tanpa Toleransi. Jika hasil pemeriksaan Inspektorat membuktikan adanya penyelewengan, maka bupati tidak hanya wajib mencopot oknum tersebut dari jabatan struktural, tapi juga melimpahkan kasus ini ke aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan. Tidak boleh ada penyelesaian “internal” yang mengarah pada impunitas atau kompromi diam-diam. Penegakan hukum harus transparan dan terbuka untuk pengawasan publik.
Kedua, Audit Menyeluruh dan Sistemik. Satu kasus bisa jadi puncak gunung es. Audit menyeluruh terhadap seluruh sistem pengelolaan keuangan daerah, termasuk pola rekruitmen, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran perlu dilakukan secara serius dan berkala. Jika sistem tetap longgar, maka siapapun pelakunya bisa tergoda mengulang kejahatan yang sama.
Ketiga, Pendidikan dan Pencegahan Kultural. Masalah korupsi bukan semata soal pengawasan, tapi juga budaya birokrasi. Maka penting bagi Pemkab Dharmasraya untuk membangun sistem integritas, termasuk pelatihan etika bagi ASN, sistem reward & punishment yang adil, dan peningkatan kapasitas SDM secara merata. Transparansi anggaran dan pelibatan masyarakat sipil juga harus diperkuat.
Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Slogan
Pernyataan Pj. Sekda Jasman Rizal bahwa “tidak ada ruang bagi penyimpangan” harus dijaga konsistensinya oleh seluruh jajaran pemkab. Kepercayaan publik adalah aset utama pemerintah daerah. Jika ini dibiarkan atau ditangani dengan setengah hati, maka citra pemerintahan yang bersih akan runtuh dalam sekejap.
Kini, semua mata menunggu. Bukan sekadar pemecatan, tapi proses hukum yang transparan, pembenahan sistemik, dan pembuktian nyata bahwa reformasi birokrasi di Dharmasraya bukan sekadar jargon kampanye.
Dharmasraya harus jadi contoh, bukan hanya berita heboh.
Padang, 7 Agustus 2025.
