JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan wacana pembentukan koalisi permanen yang diusulkan Partai Golkar terbuka untuk dipertimbangkan. Namun, menurutnya, gagasan tersebut harus dilandasi tujuan besar bagi kemajuan bangsa, bukan sekadar kepentingan politik jangka pendek.
Paloh menegaskan, konsep koalisi permanen tidak boleh hanya dipahami sebagai strategi kekuasaan, melainkan harus berangkat dari visi kebangsaan yang menyatukan.
“Siapa saja? Semua kita. Ketika kita bicara semua, kita, maka pengotakan yang terjadi karena baik itu perbedaan suku, agama, ya, latar belakang status sosial dan sebagainya, itu harusnya kita nomorduakan,” ujarnya.
Ia menambahkan, idealnya politik tidak lagi diarahkan untuk memperkuat sekat-sekat identitas.
“Kalau kita tidak bisa hilangkan sama sekali. Yang paling ideal itu jangan lagi berpikir ke arah sana (untuk koalisi permanen),” lanjut Paloh.
Selain soal pengelompokan identitas, Paloh juga mengingatkan agar dinamika politik tidak dipenuhi praktik saling menyerang, menghujat, atau merasa paling unggul dengan merendahkan pihak lain.
Dukungan ke Prabowo 2029 Belum Diputuskan
Meski saat ini Partai NasDem berada dalam koalisi pemerintahan, Paloh mengaku belum mengambil keputusan apakah akan kembali mendukung Presiden Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
“Ah itu nanti kita sedang pikirkan, karena kita ada di sana (koalisi),” katanya.
Sikap NasDem tersebut berbeda dengan beberapa partai lain dalam barisan pemerintahan yang telah lebih dulu menyatakan dukungan bagi Prabowo untuk periode 2029–2034. Sejumlah partai seperti PKB, PAN, dan Golkar sudah menyampaikan komitmen politiknya, meski belum menentukan figur calon wakil presiden.
Golkar Dorong Koalisi Jangka Panjang
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, mengungkapkan bahwa partainya mendorong pembentukan koalisi permanen guna memperkuat fondasi pemerintahan.
“Koalisi permanen bisa kita bicarakan jangka waktunya. Nanti kalau sudah sepakat tentang koalisi permanen, jangka waktunya bisa kita bicarakan, apakah lima tahun penuh ini atau berdimensi jangka panjang. Nah, itulah perlunya pembicaraan yang intensif,” ujar Sarmuji di sela perayaan HUT Fraksi Golkar, Jumat (13/2/2026).
Menurutnya, stabilitas koalisi penting untuk menjaga kesinambungan dukungan terhadap kebijakan pemerintah, termasuk ketika dihadapkan pada keputusan sulit.
“Sebagai sebuah rentetan waktu jalan politik mulai sekarang sampai 2029 dan seterusnya itu pasti tidak mulus. Pasti ada kebijakan-kebijakan yang harus diambil yang kadang-kadang seperti sebuah dilema,” kata Ketua Fraksi Golkar DPR RI tersebut. (*/Rel)
